Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
Permintaan ini dilontarkan agar program yang berskala nasional tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat di tingkat desa dan kota.
Menurut Didik, mekanisme pengawasan bersama penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Ia menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik harus menjadi landasan pelaksanaan.
Didik juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara target awal dan data realisasi di lapangan.
Dokumen perencanaan menyebut target pembentukan 80.000 koperasi Desa dan Kota Merah Putih.
Namun data terbaru yang dilaporkan menunjukkan jumlah koperasi yang telah berdiri mencapai 83.382 unit.
Lonjakan angka tersebut memunculkan pertanyaan terkait validitas data dan kualitas pembentukan koperasi, menurut Didik.
Program Koperasi Desa Merah Putih memiliki misi luas, termasuk kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, penguatan perekonomian desa, dan penurunan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, konsistensi terhadap tujuh program utama dan Instruksi Presiden (Inpres) yang menjadi dasar pelaksanaan harus dipastikan.
Didik mendesak pelaksanaan evaluasi dan pemantauan berkala untuk memastikan arah kebijakan tetap sesuai tujuan.
Ia mengingatkan pelajaran dari masalah yang pernah muncul pada program prioritas tata kelola pangan nasional (NPG) sebagai peringatan agar kesalahan serupa tidak terulang.
Karena regulasi program diatur secara spesifik dalam Inpres, Didik menilai pengawasan bersama menjadi kewajiban untuk mengamankan hak masyarakat desa.
Tujuannya adalah memastikan anggaran negara terserap tepat sasaran dan mencegah mistata kelola selama pelaksanaan program ini.







