Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, menegaskan perlunya perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Desa Beringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Sabtu (27/6/2026).
Diah mengangkat isu ketenagakerjaan yang marak terjadi dan mengingatkan warga agar memilih jalur resmi ketika berniat bekerja ke luar negeri.
Ia menilai status legalitas merupakan kunci agar negara dapat memberikan perlindungan maksimal bagi PMI.
“Jika pekerja migran berangkat secara legal, pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan dan pendampingan. Namun jika nonprosedural (ilegal), kita perlu menelusuri terlebih dahulu kronologi serta proses keberangkatannya untuk melihat potensi pelanggaran administrasi yang terjadi,” ujar Diah.
Legislator asal Jawa Barat itu menyampaikan telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat untuk mengawal beberapa kasus PMI yang belakangan menjadi sorotan publik.
Langkah koordinatif tersebut dimaksudkan agar penanganan kasus berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Diah juga mengimbau masyarakat agar tidak tergiur oleh tawaran calo dengan tarif murah yang mengabaikan prosedur hukum.
Warga yang hendak bekerja di luar negeri diminta aktif berkonsultasi langsung ke Disnaker demi menjamin keselamatan dan keamanan selama ditempatkan.
Kegiatan yang berpusat di Sekretariat PAC PDI Perjuangan Kecamatan Ciwaringin ini selain menjadi wadah penyerapan aspirasi juga diisi dengan rangkaian kegiatan partai.
Rangkaian acara meliputi peringatan Bulan Bung Karno, penyerahan SK Kepengurusan PAC, Ranting, dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Cirebon, serta aksi sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Rudiana, jajaran pengurus partai, Kuwu (Kepala Desa) Beringin, tokoh masyarakat, dan ratusan warga setempat.







