Panitia Khusus (Pansus) XIV DPRD Provinsi Jawa Barat memulai pendalaman awal terhadap usulan perubahan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, menyampaikan pernyataan terkait proses tersebut pada Selasa (7/7/2026).
Menurut Diah, tujuan kajian ini adalah untuk memastikan naskah perda yang dihasilkan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.
Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan agar tak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum ke depan.
Pembahasan awal Pansus memusatkan perhatian pada penguatan kolaborasi lintas sektor serta upaya sinkronisasi substansi perubahan perda dengan regulasi di tingkat nasional.
Proses pendalaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum Setda Jawa Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Jawa Barat, serta tenaga ahli penyusun naskah akademik.
Pansus XIV juga menyepakati strategi penyusunan yang fleksibel dan penuh kehati-hatian mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sedang disusun ulang.
Keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga setiap substansi yang berpotensi bertentangan dengan regulasi pusat tidak akan dilanjutkan sebelum ada kepastian resmi dari pemerintah pusat.
DPRD Provinsi Jawa Barat optimistis perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan kelak akan menjadi payung hukum yang kuat, adaptif, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat.







