Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, SE., MM, menyerukan penguatan sinergi lintas sektor untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.
Pernyataan tersebut dikutip pada Jumat (21/8/2026).
Diah menegaskan keselamatan warga harus menjadi fokus utama dalam setiap upaya penanganan bencana kebakaran.
Menurutnya, karhutla bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi terdampak.
Ia mengingatkan bahwa dampak api dan asap dapat melintasi batas administrasi sehingga penanganannya wajib dilakukan secara terpadu antara berbagai pihak.
Daftar pihak yang menurut Diah perlu memperkuat koordinasi meliputi pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, pemadam kebakaran, unsur masyarakat, dunia usaha, serta organisasi lingkungan.
Kerja sama itu penting agar upaya pemadaman lebih cepat dan risiko perluasan api ke permukiman serta kawasan bernilai ekologis dapat diminimalkan.
Selain ancaman dari bara api, Diah menggarisbawahi bahaya kualitas udara yang menurun akibat asap, yang berisiko memperburuk kondisi kesehatan penduduk.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pekerja di luar ruangan disebutnya membutuhkan perhatian khusus selama kejadian berlangsung.
Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi warga terdampak dan melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala.
Masyarakat juga harus dibekali informasi jelas mengenai kondisi udara, potensi bahaya, dan langkah perlindungan yang perlu diambil saat darurat berlangsung.
Diah mengingatkan bahwa penanganan tidak boleh terhenti pada upaya memadamkan api semata; aspek keselamatan dan kesehatan harus diperhitungkan sejak tahap awal respon.
Pascakebakaran, menurutnya, perlu dilakukan pendataan kerusakan, pemulihan lingkungan, pemantauan titik rawan, serta pemberian bantuan kepada warga terdampak.
Evaluasi menyeluruh atas penyebab kebakaran menjadi syarat agar peristiwa serupa tidak berulang, sehingga pencegahan harus diperkuat melalui pengawasan kawasan rawan, edukasi publik, dan penegakan hukum.
Ia menegaskan perlu ada tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran ilegal agar memberi efek jera.
Diah berharap penanganan karhutla di Kalimantan menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bencana dan upaya perlindungan lingkungan secara nasional melalui kolaborasi lintas sektor.







