Panitia Khusus XII DPRD Jawa Barat sedang menyelesaikan pembahasan akhir terhadap Ranperda tentang Pemajuan Budaya Jawa Barat.
Rancangan peraturan daerah ini mengatur pembentukan tiga sentral kebudayaan yakni Sunda Priangan, Sunda Betawi, dan Sunda Cirebon-Indramayu.
Dalam pembahasan, Pansus menghadirkan Biro Hukum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Tim Ahli untuk merumuskan ketentuan teknis dan kewenangan pelaksanaannya.
Anggota Pansus XII, Diah Fitri Maryani, menekankan perlunya pemberian porsi yang sama untuk ketiga kawasan budaya tersebut dalam segala aspek pembangunan kebudayaan.
Diah, legislator dari PDI Perjuangan yang mewakili dapil Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, meminta agar perhatian pemerintah tidak timpang antar wilayah kebudayaan.
Ia juga mendesak penyelarasan aturan antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga kebijakan tidak saling tumpang tindih.
Menurut Diah, Ranperda harus menjadi payung yang memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, pelaku budaya, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa regulasi itu tidak boleh eksklusif dan mesti mampu merangkul seluruh pemangku kepentingan kebudayaan.
Diah menilai keberhasilan pemajuan budaya tidak cukup diukur dari pemeliharaan simbolik semata.
Indikator yang sejati, ujarnya, adalah adanya manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi seniman dan budayawan lokal.
Dengan demikian, Ranperda harus memberikan arah pembangunan budaya yang mengedepankan pelestarian sekaligus pemberdayaan masyarakat.
DPRD Jawa Barat menargetkan finalisasi dan pengesahan Ranperda ini dalam waktu dekat agar regulasi segera memberi dampak bagi masyarakat luas.







