Kudatuli merujuk pada peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli yang tercatat sebagai salah satu momen kelam dalam sejarah politik Indonesia.
Peristiwa ini terjadi pada 27 Juli 1996 dengan titik krusial berupa penyerbuan paksa kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Konflik muncul dari dualisme kepemimpinan antara Megawati Soekarnoputri dan Suryadi yang memicu ketegangan berkepanjangan di internal partai.
Megawati diakui sebagai Ketua Umum hasil Kongres Luar Biasa Surabaya 1993, sedangkan Suryadi mendapat legitimasi dari Kongres Medan 1996 yang didukung oleh pemerintahan Orde Baru.
Perebutan kantor pusat berlangsung dengan kekerasan ketika kubu Suryadi, dibantu aparat bersenjata, merebut gedung yang diduduki pendukung Megawati.
Aksi tersebut memicu kerusuhan sosial luas, termasuk pembakaran gedung serta reaksi massa yang meluas di berbagai wilayah.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, dampak fisik peristiwa ini tercatat 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang.
Pemerintah Orde Baru kemudian menuduh Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang di balik kerusuhan, yang diikuti oleh penangkapan dan pengejaran terhadap sejumlah aktivis.
Di antara aktivis yang menjadi buruan adalah Wiji Thukul Wijaya, penyair yang dikenal vokal mengkritik praktik pemerintahan otoriter pada era tersebut.
Kudatuli tidak hanya soal perebutan kursi partai; peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana intervensi negara dapat mematikan proses demokrasi.
Penggunaan aparat yang seharusnya netral untuk memenangkan kepentingan politik praktis mengaburkan batas antara ranah sipil dan kekuasaan negara.
Keterlibatan aparat dalam politik, baik secara terbuka maupun terselubung, berpotensi menghancurkan kedaulatan sipil dan merusak tata kelola negara secara bertahap.
Dua tahun setelah Kudatuli, gelombang perlawanan terhadap praktik otoritarian meningkat dan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada 1998.
Istilah “Parcok” atau Partai Coklat digunakan untuk menggambarkan risiko ketika aparat berseragam terlibat masif dalam proses politik sehingga memperpanjang efek buruk yang bisa saja berujung pada konflik sosial baru.
Pelajaran utama dari Kudatuli adalah pentingnya menjaga profesionalisme aparat dan menjauhkan institusi keamanan dari kepentingan politik.
Jika aparat dipaksakan menjadi alat politik, bukan hanya demokrasi yang terancam, tetapi juga stabilitas hukum dan tata negara akan terguncang.
Kudatuli harus tetap dikenang sebagai peringatan agar ruang politik diselesaikan secara sipil dan mekanisme demokrasi dijaga demi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.







