MEDAN, Jenggala – Bagi sebagian besar jemaah haji Indonesia, momen menerima uang saku dalam bentuk Riyal Arab Saudi mungkin terasa sederhana. Selembar demi selembar uang asing itu disimpan rapi di dalam tas kecil, menjadi bekal selama berada di Tanah Suci. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan peran besar negara dalam memastikan jemaah berangkat dengan rasa cukup, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga finansial.
Tahun 2026, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menyiapkan living cost bagi 203.320 jemaah haji reguler. Total dana yang disiapkan mencapai SAR 152.490.000, yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Setiap jemaah menerima uang saku sebesar SAR 750, terdiri dari pecahan SAR 500, dua lembar SAR 100, dan satu lembar SAR 50.
Bagi jemaah, uang saku ini menjadi bekal penting. Tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi tambahan, tetapi juga sebagai dana cadangan ketika menghadapi situasi tak terduga. Bahkan, dana ini juga dapat digunakan untuk keperluan ibadah seperti pembayaran DAM. Dalam konteks ini, uang saku bukan sekadar fasilitas, melainkan bagian dari kenyamanan beribadah.
Di balik pembagian uang saku tersebut, terdapat sistem pengelolaan yang dirancang dengan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap syariah. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan valuta asing mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
“Salah satu pembeda pada tahun ini adalah konsistensi penerapan akad sharf, yaitu mekanisme pertukaran mata uang secara tunai (spot). Dalam skema ini, nilai pokok mata uang dipisahkan dari biaya distribusi. Nilai pokok diserahterimakan secara langsung, sementara biaya distribusi baru dibayarkan setelah seluruh kewajiban penyedia terpenuhi,” katanya dalam rilis yang kutip dari website resmi BPKH, Rabu (15/4).
Bagi jemaah, mekanisme ini mungkin tidak terlihat secara langsung. Namun dampaknya sangat terasa. Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada potongan yang tidak jelas. Semua dilakukan secara terbuka, sehingga menumbuhkan kepercayaan bahwa dana yang mereka setorkan benar-benar dikelola secara aman dan profesional.
Dana Haji yang “Bekerja Diam-Diam”
Pengelolaan dana haji tidak berhenti pada distribusi uang saku. Lebih dari itu, dana yang dihimpun dari jemaah juga dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat yang lebih luas.
Di tengah dinamika ekonomi global, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 mencapai sekitar Rp87 juta per jemaah. Namun, jemaah hanya perlu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp54 juta. Selisih sekitar Rp33,2 juta ditutup dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana oleh BPKH.
Di sinilah peran penting pengelolaan dana haji terasa nyata. Ia tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya langsung dirasakan oleh jemaah. Pengurangan biaya ini menjadi angin segar, terutama bagi masyarakat yang telah menabung bertahun-tahun demi bisa menunaikan ibadah haji.
Selain membantu menekan biaya, pengelolaan dana haji juga memberikan perlindungan kepada jemaah dari kemungkinan kenaikan biaya yang tidak terduga. Dalam situasi global yang dinamis, fluktuasi harga dan biaya operasional menjadi tantangan tersendiri.
Namun, jemaah tidak perlu khawatir berlebihan. Pemerintah memastikan bahwa tambahan biaya tidak akan dibebankan kepada jemaah. Sebaliknya, beban tersebut dapat ditanggung melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan ini memberikan rasa aman yang sangat penting. Jemaah dapat lebih fokus pada persiapan ibadah, tanpa harus dibayangi kekhawatiran akan biaya tambahan yang mendadak.
Tata Kelola yang Lebih Transparan
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai bahwa kehadiran BPKH merupakan langkah penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan haji. Sebelumnya, pengelolaan dana berada di bawah Kementerian Agama, yang juga bertugas sebagai penyelenggara ibadah.
Dengan adanya pemisahan ini, potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan. BPKH fokus pada pengelolaan dana, sementara Kementerian Agama menangani penyelenggaraan ibadah. Pembagian peran ini membuat sistem menjadi lebih profesional dan transparan.
Namun demikian, tantangan dalam penyelenggaraan haji tidak berhenti pada aspek keuangan. Salah satu persoalan besar yang masih dihadapi adalah panjangnya daftar tunggu jemaah. Banyak calon jemaah harus menunggu bertahun-tahun sebelum mendapatkan kesempatan berangkat.
Di balik semua kebijakan dan sistem yang dirancang, tujuan utamanya tetap sama: memberikan kenyamanan bagi jemaah. Dari proses pengelolaan dana hingga distribusi uang saku, semuanya bermuara pada pengalaman ibadah yang lebih tenang dan terjamin.
Bagi jemaah, uang saku yang diterima mungkin terlihat sederhana. Namun di balik itu, ada sistem besar yang bekerja untuk memastikan mereka tidak mengalami kesulitan selama di Tanah Suci. Dalam keramaian jutaan umat, ketenangan menjadi hal yang sangat berharga.
Pengelolaan dana haji pada akhirnya bukan hanya soal angka, regulasi, atau kebijakan. Ia adalah tentang bagaimana negara hadir dalam setiap detail perjalanan ibadah warganya. Dari tanah air hingga ke Tanah Suci, setiap langkah dipersiapkan agar jemaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk. (Jenggala)







