Banyak pemerintah daerah baru-baru ini mendorong agar ayah hadir di gerbang sekolah saat hari pertama pembelajaran dimulai.
Inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan dari pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan dan proses pendidikan anak.
Meski berniat baik, kebijakan semacam ini harus dinilai berdasarkan keadaan sosial yang beragam di lapangan.
Tidak semua anak tiba di sekolah bersama ayahnya; ada yang diantar ibu, kakek-nenek, wali, maupun yang memulai tahun ajaran tanpa kehadiran orangtua karena ayahnya meninggal atau merantau mencari nafkah.
Sekolah wajib menjadi ruang inklusif yang menerima setiap anak tanpa membedakan latar keluarga atau kondisi ekonomi.
Pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak boleh menciptakan situasi yang membuat sebagian siswa merasa terpinggirkan atau minder karena perbedaan kondisi keluarga.
Pada level konstitusi, tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang paling rentan diatur jelas.
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”
Frasa tersebut bukan mandat untuk menggantikan peran orangtua, melainkan kewajiban negara memastikan perlindungan, pendidikan, layanan, dan kesempatan hidup layak bagi yang paling lemah.
Realitas saat ini menunjukkan amanat itu belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada anak yang putus sekolah akibat kemiskinan dan keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan.
Penyebabnya melampaui sekadar bantuan sosial; akar masalah mencakup sempitnya lapangan kerja, rendahnya pendapatan, tingginya biaya hidup, akses pendidikan berkualitas yang terbatas, dan ketimpangan pembangunan.
Sementara itu, banyak ayah yang bekerja sejak fajar untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga sehingga tidak selalu memiliki kesempatan hadir di pagi hari pertama sekolah.
Nelayan melaut, petani ke sawah, buruh dan pedagang memulai aktivitas, sopir mencari penumpang, serta pekerja harian mengejar upah demi kebutuhan anak tetap terpenuhi.
Jika tujuan kebijakan adalah meningkatkan keterlibatan ayah, maka langkah yang lebih fundamental adalah memperkuat kondisi ekonomi keluarga sehingga ayah dapat hadir dalam aspek pengasuhan secara berkelanjutan.
Pemerintah perlu menghadirkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, melindungi pekerja kecil, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Di saat yang sama, kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru PPPK paruh waktu, harus ditingkatkan agar kualitas pembelajaran tidak terhambat oleh masalah kesejahteraan.
Upaya meningkatkan mutu pendidikan memerlukan lebih dari sekadar simbol pada satu pagi; ia menuntut implementasi kebijakan yang selaras dengan amanat konstitusi.
Anak-anak membutuhkan negara yang benar-benar hadir untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik, bukan sekadar momen kehadiran di gerbang sekolah.
Jakarta, 9 Juli 2026
Masady Manggeng







