Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pemeriksaan etika terhadap pegawai KPK, Setya Budi Dias Oktavianto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap Bupati nonaktif Pemalang, Anom Widiyantoro.
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, menyatakan langkah pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya evaluasi internal untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Gusrizal menekankan Dewas akan bertindak hati-hati karena yang bersangkutan memiliki status sebagai anggota Polri yang ditempatkan di KPK.
Dewas sedang mempertimbangkan kemungkinan menyerahkan penanganan perkara kepada institusi Kepolisian jika hal itu dinilai lebih tepat, sehingga Dewas tidak memiliki kewenangan pemeriksaan etika atas kasus tersebut.
Anggota Dewas KPK, Benny Mamoto, menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan etika.
Benny mengatakan informasi lengkap diperlukan agar Dewas dapat mengkaji kasus ini secara menyeluruh dan menentukan titik-titik kelemahan yang perlu diperbaiki.
Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Pemalang dan Jakarta; para tersangka adalah Anom Widiyantoro, Mohamad Haris, Setya Budi Dias Oktavianto, dan Lilik Budi Suprianto.
Menurut penyidikan, Setya diduga membocorkan informasi terkait penanganan perkara di KPK kepada ayahnya, Lilik, melalui aplikasi pesan singkat.
Informasi tersebut diduga dipakai Lilik untuk meyakinkan Anom bahwa ia memiliki akses terhadap perkembangan perkara sehingga dapat membantu penyelesaian masalah hukum.
KPK menduga Lilik meminta uang sebesar Rp2 miliar untuk mengurus perkara tersebut, dan dari jumlah itu Mohamad Haris disebut telah menyerahkan Rp1,2 miliar yang diduga bersumber dari pejabat serta pihak swasta di Kabupaten Pemalang.
Dalam pengusutannya, Anom dan Haris dikenai pasal 12 huruf e dan/atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, Lilik dan Setya disangkakan melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang yang sama.
Pernyataan resmi mengenai pemeriksaan etika ini disampaikan pada konferensi pers capaian kinerja Dewas KPK Semester I 2026 yang digelar di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin 3 Agustus 2026.







