JENGGALA.ID – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah memberikan klarifikasi terkait pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga dimintai klarifikasi tentang dugaan pemerasan yang terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Alex mengatakan bahwa pertanyaan yang dia terima berkaitan dengan foto dan dugaan pemerasan, meskipun dia tidak memiliki informasi lengkap tentang insiden tersebut. Pertemuan antara Firli dan SYL pada Maret 2022 juga menjadi perhatian, terutama dalam hal apakah SYL merupakan pihak berperkara atau tidak.
Alex menjelaskan bahwa KPK menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan korupsi di Kementan pada Februari 2020. Proses pengumpulan informasi dimulai pada Januari 2021. Ada beberapa tahapan, termasuk perpanjangan surat tugas pada Maret 2021 dan nota dinas yang disampaikan ke Deputi Penindakan terkait dengan proses telaah pengumpulan informasi pada April 2021. Semua ini dibahas dengan Satgas Penyelidikan untuk menentukan apakah layak dilakukan penyelidikan.
Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan KPK, tetapi pimpinan hanya menerima ringkasan eksekutif dan tidak mendapatkan detail hasil penelaahan laporan dugaan korupsi. Disposisi pimpinan memutuskan untuk melanjutkan dengan penyelidikan, yang dimulai pada 27 April 2021. Ini berarti ada satu tahun jeda antara laporan masyarakat dan keputusan untuk melakukan penyelidikan.
Alex menyatakan bahwa laporan masyarakat masih dalam tahap telaah, dan hingga saat ini belum ada Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (Sprinlidik) yang diterbitkan. Alex juga menjelaskan bahwa informasi tentang tersangka dalam Sprinlidik berasal dari Dumas.
Terkait dengan rumah kediaman Firli di Kertanegara, Jakarta Selatan, Alex menyatakan bahwa dia tidak mengetahuinya.
Keterangan yang diminta dari Alex berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Firli terkait pertemuannya dengan SYL. Laporan ini diajukan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum pada tanggal 6 Oktober 2023.
Koordinator Komite Mahasiswa Peduli Hukum, Febrianes, menyoroti aturan internal KPK yang melarang anggota komisi bertemu dengan pihak berperkara.
KPK menerima laporan dugaan korupsi di Kementan RI dari masyarakat pada tahun 2021, dan proses penyelidikan dimulai pada Januari 2023, kemudian naik ke tahap penyidikan pada September 2023.







