Jenggala.id, Jakarta – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa ponsel lima pimpinan KPK. Permintaan itu terkait polemik alih status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Boyamin menyampaikan hal tersebut usai diperiksa Dewas KPK sebagai pelapor dugaan pelanggaran etik, di Gedung Merah Putih, Senin (20/4/2026). Boyamin menilai pemeriksaan ponsel diperlukan untuk menelusuri kemungkinan adanya intervensi dalam proses pengalihan status penahanan tersebut.
“Usulan saya kepada Dewas untuk meminta kesediaan handphone pimpinan KPK. Pada saat, tanggal 16, 17, 18 sampai 22 diambil, chattingnya dengan siapa saja dan isinya apa saja,” ujar Boyamin kepada awak media, Senin 20 April 2026.
Menurut dia, pimpinan KPK seharusnya bersedia memenuhi permintaan tersebut jika tidak memiliki persoalan. “Kalau memang mereka bersih pasti menyerahkan,” katanya.
Boyamin juga menyebut, kesediaan atau penolakan untuk menyerahkan ponsel dapat menjadi indikasi tertentu dalam proses pemeriksaan etik. Selain itu, ia mengapresiasi respons Dewas KPK yang dinilai cepat menindaklanjuti laporannya.
Dalam kesempatan itu, Boyamin kembali mengusulkan pemberian sanksi kepada pimpinan KPK berupa pemotongan gaji. “Minimal 5 persen,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan usulan tersebut tidak ditujukan kepada Depdak KPM Asep Guntur Rahayu. Serta, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, yang dinilai hanya menjalankan tugas.
Sebelumnya, Yaqut sempat menjalani penahanan rumah sejak 19 Maret 2026 setelah adanya permohonan dari pihak keluarga. Pengalihan status penahanan tersebut disebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.
Namun, setelah menuai polemik, KPK kembali menahan Yaqut di Rutan KPK Cabang Merah Putih pada 24 Maret 2026. Yaqut kembali ditahan stelah melalui pemeriksaan kesehatan.







