Desakan untuk segera mengesahkan peraturan tentang dana jurnalisme mengemuka dalam diskusi publik mengenai keberlanjutan media.
Acara itu diselenggarakan oleh PR2Media bersama Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) pada Kamis, 20 Agustus 2026 di Jakarta, dengan narasumber Wahyu Dhyatmika, Evi Mariani, dan Camelia Pasandaran.
Rencana aturan dana jurnalisme akan dimuat dalam Peraturan Dewan Pers sebagai otoritas pers berdasarkan UU Pers no 40/1999.
Namun hingga Agustus 2026, peraturan tersebut belum resmi ditetapkan.
Wahyu Dhyatmika menjelaskan bahwa penyusunan peraturan telah dimulai sejak tahun lalu oleh seluruh konstituen Dewan Pers bersama Komite Hukum dan Komite Digital.
Menurutnya, draf peraturan telah disepakati bersama pada April 2026 dan diharapkan segera disahkan melalui rapat pleno Dewan Pers berikutnya.
Evi Mariani, Wakil Koordinator Koalisi Media Alternatif (KoMA), menekankan urgensi dana jurnalisme untuk mendukung media kecil yang kesulitan mengakses pendapatan iklan.
Ia menyatakan dukungan finansial tersebut penting untuk menjaga kemerdekaan liputan, khususnya bagi media di daerah yang sering terabaikan oleh pengiklan.
Camelia Pasandaran dari Fakultas Ilmu Komunikasi UI menilai dana jurnalisme juga memberi manfaat publik karena memudahkan akses terhadap informasi yang terverifikasi dan independen.
Dia menambahkan bahwa dukungan ini membantu media dan jurnalis memproduksi berita yang lebih dekat dengan kebutuhan warga di tengah banjir informasi digital.
Dalam draf Peraturan Dewan Pers, mekanisme penyaluran dana dirancang melalui seleksi proposal yang ditujukan kepada jurnalis maupun media.
Rencana penggunaan dana mencakup liputan investigasi, peningkatan kapasitas jurnalis, serta inovasi yang dilakukan perusahaan media.
Menutup diskusi, para narasumber dan anggota Koalisi Keberlanjutan Media dari berbagai pemangku kepentingan menandatangani Deklarasi Dukungan Pendirian Dana Jurnalisme di Indonesia.
Inti deklarasi adalah mendorong Dewan Pers agar segera menyelesaikan Peraturan Dana Jurnalisme.
Jika peraturan itu ditetapkan, organisasi pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers dapat menginisiasi pembentukan lembaga dana jurnalisme.
Sumber pendanaan yang diperkirakan antara lain berasal dari negara, platform global, lembaga donor, korporasi, dan individu.
Masduki, Ketua PR2Media, menegaskan bahwa peraturan tersebut bukan langsung mendirikan lembaga dana jurnalisme, melainkan berfungsi sebagai payung hukum dan panduan bagi pendirian lembaga tersebut.







