Komite III DPD RI mengangkat masalah pergeseran desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju DTSEN yang berdampak pada akses bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat untuk memperoleh laporan langsung dari dinas teknis di wilayah DIY.
Wakil Ketua Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno menyatakan perubahan desil memengaruhi ketersediaan layanan dasar bagi sejumlah warga.
Ia mencontohkan dampak pada pelayanan kesehatan, program KIP Kuliah, dan distribusi bantuan beras yang kini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sauqi memaparkan ada kasus pasien yang jadwal cuci darahnya ditolak, mahasiswa yang sudah tercatat pada KIP Kuliah kemudian tidak dapat mengakses program, serta bantuan beras yang gagal didistribusikan karena pergeseran desil.
Menurutnya, masalah ini bukan hanya terjadi di DIY tetapi juga di provinsi lain.
Permasalahan perubahan status penerima bantuan ini mulai muncul sejak tahun lalu dan sempat mengancam hak sekitar 71 ribu warga DIY akibat pergeseran dari DTKS ke DTSEN.
Syauqi juga menyorot tekanan fiskal daerah yang semakin meningkat akibat kebijakan efisiensi dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Tekanan tersebut memaksa APBD kabupaten dan kota menjadi sumber jaring pengaman sosial darurat, sehingga beberapa kepala daerah menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran.
“Sudah ada kepala daerah yang menyampaikan kepada saya, Pak Syauqi, saya hanya sanggup menanggung sampai November tahun ini,” kata Syauqi dalam keterangannya, Sabtu, 12 September 2026.
Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY Suparmin melaporkan 158 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sempat dinonaktifkan pada Februari 2026 karena desil peserta berada di atas lima.
Penonaktifan itu menyebabkan Dinas Sosial setiap hari mendapat antrean warga yang menanyakan bagaimana cara mempertahankan akses PBI.
Sebagai langkah sementara, Dinas Sosial DIY bersama pemerintah kabupaten dan kota mereaktivasi PBI menggunakan anggaran daerah sambil menunggu proses verifikasi ulang data penerima bantuan.
Suparmin memberi contoh anomali data dengan menyebut seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo yang desilnya bergeser dari 2 menjadi 9 dalam waktu singkat.
Ia mengusulkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengolahan data, termasuk pemeringkatan, selama satu bulan sebelum hasil diserahkan kepada Kementerian Sosial pada bulan keempat.
Suparmin berharap mekanisme tiga bulanan itu memberi jeda waktu bagi proses pembaruan agar masyarakat yang terdampak tidak langsung kehilangan haknya.
Kepala UPT Jaminan Pendidikan Disdikpora Kota Yogyakarta Menik Ria Agustiningsih menyampaikan perubahan data kemiskinan memengaruhi acuan program Jaminan Pendidikan Daerah.
Ia mencatat Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta berubah dari 28 ribu jiwa tahun lalu menjadi 44 ribu jiwa tahun ini.
Menik menjelaskan KSJPS tidak dapat diselaraskan dengan angka kemiskinan yang dirilis BPS karena desil tidak menyediakan skor bagi masing-masing individu.
Disdikpora Bantul melaporkan dampak pada penerimaan murid melalui jalur afirmasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), di mana perbedaan waktu cut-off data desil dengan jadwal pendaftaran sekolah menyebabkan siswa kehilangan akses selama dua tahun berturut-turut.
Di bidang kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DIY Amin Subagus menyatakan perubahan data DTSEN berdampak pada layanan peserta PBI.
Dinkes DIY menyiapkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai penopang sementara bagi peserta PBI yang nonaktif dan belum selesai proses verifikasi ulang.







