Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, mengecam dugaan pungutan liar yang menimpa sebuah rumah belajar di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.
Dia menilai praktik tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang merusak kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.
Ima menyerukan penindakan tegas terhadap setiap indikasi pungli agar memberi efek jera, tanpa melihat besaran nominal yang dipungut.
Menurutnya, tindakan semacam itu semakin berat akibat sasarannya adalah lembaga yang berkontribusi pada pendidikan anak-anak.
Soal legalitas operasional, ia mengingatkan bahwa lembaga bimbingan belajar masuk dalam kategori satuan pendidikan nonformal yang idealnya memiliki izin operasional.
Proses perizinan di Jakarta dikatakan melalui PTSP dengan rekomendasi Dinas Pendidikan, serta pendaftaran NIB melalui OSS.
Namun ia menegaskan bahwa persoalan perizinan tidak boleh dijadikan alasan untuk memungut uang di luar mekanisme resmi.
Rumah belajar yang berbasis komunitas seharusnya mendapatkan pembinaan agar melengkapi kelengkapan legalitasnya, bukan menjadi target pungutan yang merugikan.
Verifikasi izin memiliki prosedur resmi yang tidak melibatkan pembayaran tunai di lokasi, sehingga masyarakat diminta tidak menyerahkan uang kepada pihak yang mengatasnamakan petugas.
Ima mengimbau warga untuk segera melapor apabila menemukan praktik pungli serupa.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum yang diduga terlibat.
Proses penegakan disiplin, kata Satriadi, saat ini masih berjalan.
Satriadi menjelaskan pelaku telah diperiksa pada hari Kamis, 9 Juli oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan pungli terkait pengaduan warga dan pelanggaran disiplin pegawai yang diancam dengan hukuman disiplin tingkat berat.
Dia juga menegaskan bahwa yang diperiksa bukan merupakan anggota Satpol PP Jakarta Utara.
Pelaku diidentifikasi sebagai Givson Samosir, Staf Operasional Tingkat Ahli Seksi PPNS dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pelayanan publik dan dunia pendidikan, sehingga berbagai pihak berharap pemeriksaan berlangsung transparan dan diikuti penegakan disiplin yang tegas.







