Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta aparat penegak hukum menelusuri sampai ke akar jaringan penadah barang bekas yang diduga menjadi pemasok utama aset milik daerah yang hilang.
Tuntutan itu disampaikan Ketua Komisi C, Eri Irawan, menyusul temuan dua unit kursi besi berlogo Pemerintah Kota Surabaya di sebuah lapak penampung barang bekas di kawasan Jalan Kaliwaron.
Menurut Eri, kasus tersebut bukan insiden tunggal karena sebelumnya sejumlah fasilitas publik lain juga dilaporkan hilang dari lokasi berbeda.
Aset seperti pagar pembatas jalan dan tiang lampu di Jalan Ketabang Kali serta area sekitar Jembatan Surabaya Plaza pernah raib dan diduga telah berujung ke pasar penampungan barang bekas.
Eri yang merupakan politisi PDI Perjuangan menegaskan bahwa penghilangan fasilitas umum berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
Ia menyoroti bahwa pengadaan kembali barang yang hilang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga anggaran untuk proyek baru tersedot.
“Nilai satu kursi besi mungkin tidak sebanding dengan aset besar, tetapi manfaatnya signifikan bagi warga untuk beristirahat dan berinteraksi di ruang publik,” ujarnya pada Selasa (4/8/2026).
Komisi C merekomendasikan penguatan pengamanan internal sebagai langkah pencegahan jangka pendek dan menengah.
Usulan praktis yang disebutkan termasuk penandaan identitas permanen pada aset daerah, pemasangan kamera pengawas (CCTV), serta peningkatan frekuensi patroli rutin.
Namun Eri menekankan bahwa upaya preventif saja tidak cukup tanpa tindakan hukum yang menyasar jaringan penadah sebagai ujung rantai kriminalitas.
Tanpa penindakan terhadap pihak yang membeli atau menampung barang curian, ia memperingatkan pencurian fasilitas publik kemungkinan besar akan terus berulang.
Komisi C juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah meningkatkan kewaspadaan dalam pengelolaan dan pengawasan inventaris aset.
Dengan pengawasan ketat, diharapkan fasilitas umum dapat dipertahankan fungsinya untuk masyarakat tanpa harus terus-menerus membebani APBD.







