Penguatan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina.
Usulan itu disampaikan menjelang dimulainya kembali proses pembelajaran di sekolah dan beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pascalibur sekolah.
Pernyataan Vita disampaikan saat kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Galan Livin, Magelang, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, maraknya kejadian keracunan makanan belakangan ini menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga keterlibatan BPOM perlu ditingkatkan dalam pengawasan SPPG.
Vita menekankan bahwa keberadaan ahli gizi penting untuk memastikan kecukupan nutrisi, namun aspek keamanan pangan meliputi ranah yang lebih luas.
Proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian makanan harus diawasi secara komprehensif agar potensi kontaminasi dan keracunan dapat diminimalkan sejak awal.
Kepala BBPOM Semarang, Rustyawati, menyatakan pihaknya tetap berkomitmen mendampingi SPPG meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan personel.
Sebagai langkah praktis, BBPOM Semarang menerapkan pelatihan bertahap dengan membentuk SPPG percontohan dan baru-baru ini mengadakan pelatihan intensif dua hari untuk sejumlah pengelola SPPG.
SPPG yang telah memenuhi standar dilatih lebih dulu dan kemudian dilibatkan sebagai kader untuk membimbing SPPG lainnya agar pembinaan dapat menjangkau lebih banyak penyelenggara.
Rustyawati menegaskan bahwa SPPG yang pernah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan mendapat prioritas pendampingan, dan setiap laporan KLB akan direspon dengan audit menyeluruh terhadap proses produksi.
Meski anggaran terbatas, BBPOM Semarang berkomitmen mempertahankan pengawasan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan pemangku kepentingan lain agar pengawasan semakin diperketat seiring dimulainya tahun ajaran baru.







