JENGGALA.ID – Dalam keterangan yang diunggah di akun Twitter-nya pakar hukum tata negara Denny Indrayana menjelaskan mekanisme untuk menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah. Menurutnya, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) dan UU MK tidak secara tegas menguraikan mekanisme ini. Namun, Denny menyatakan bahwa sebuah putusan dapat dianggap tidak sah jika hakim terlibat dalam konflik kepentingan (CoI) dan tidak mengundurkan diri dari perkara tersebut.
Denny juga merinci bahwa UU KK memberikan pedoman terkait sanksi administratif dan bahkan pidana bagi hakim yang tidak mengundurkan diri dari perkara dengan konflik kepentingan. Pasal 17 ayat 6 UU KK menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, putusan dapat dianggap tidak sah, dan hakim yang terlibat bisa dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pasal 17 ayat 5 UU KK menyatakan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan jika ia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara yang sedang diperiksa. Denny juga menyoroti Pasal 17 ayat 7 UU KK yang menjelaskan bahwa perkara harus diperiksa oleh majelis hakim yang berbeda jika terdapat dugaan pelanggaran etika.
Denny mendorong pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memeriksa laporan-laporan mengenai dugaan pelanggaran etika yang sudah diajukan, termasuk laporannya terkait Ketua MK Anwar Usman. Jika MKMK menemukan pelanggaran etika, hal ini dapat menjadi dasar untuk pemberhentian hakim.
Menurut Denny, jika terbukti ada pelanggaran etika oleh MKMK, maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, yang terkait syarat calon presiden dan wakil presiden, dapat dianggap tidak sah sesuai dengan Pasal 17 ayat 6 UU KK. Dalam hal ini, perkara tersebut akan diperiksa ulang oleh hakim-hakim MK dengan komposisi baru sesuai dengan Pasal 17 ayat 7 UU KK.
Denny berpendapat bahwa sebaiknya putusan MKMK dilakukan sebelum tanggal 12 November, yang merupakan batas waktu untuk mengajukan calon pasangan calon pengganti di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumnya, Menko Polhukam dan pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa putusan MK yang mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sudah bersifat final, memungkinkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri, dan telah membuka peluang bagi beberapa kepala daerah termasuk Gibran Rakabuming Raka.







