JENGGALA.ID – Dalam sidang perdana dugaan pelanggaran etik hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengkritik keras putusan MK terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut Denny, putusan ini merupakan “mega-skandal” yang merusak kredibilitas MK.
Denny menganggap putusan tersebut sebagai hasil dari “kejahatan terencana dan terorganisir,” yang melibatkan tiga elemen utama: Ketua MK Anwar Usman, Presiden Joko Widodo, dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Bagi Denny, pelanggaran etik dan kejahatan politik yang terjadi adalah sangat serius dan tidak boleh dianggap remeh.
Denny mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk tidak hanya memberikan sanksi etik kepada hakim terlapor, tetapi juga melakukan koreksi atas putusan MK yang dinilai telah direkayasa dan dimanipulasi. Denny bahkan meminta agar Anwar Usman diberhentikan tidak dengan hormat karena terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi.
Denny juga menuntut agar MKMK menyatakan bahwa putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya melibatkan pelanggaran etika, tetapi juga intervensi dan kejahatan yang merusak martabat dan kehormatan MK.
Sebelumnya, MK telah mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, yang masih di bawah usia 40 tahun, untuk maju di Pilpres 2024. Gibran telah mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Anwar Usman telah menjawab kri







