Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak cukup diukur dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau besarnya realisasi pendapatan daerah saja.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni, yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, dikutip Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, ukuran utama adalah sejauh mana penggunaan anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran dan berdampak nyata.
Deni menyatakan capaian pendapatan yang melebihi target memang patut diapresiasi, namun mutu APBD dinilai dari efektivitas penyerapan anggaran dan kemampuannya menjawab kebutuhan publik.
DPRD melalui Badan Anggaran telah menyusun sejumlah rekomendasi yang ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Rekomendasi itu difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dengan prioritas pada peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta program pengentasan kemiskinan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain poin tersebut, DPRD mendorong adanya evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), optimalisasi aset daerah, pembenahan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara lebih produktif.
Deni menekankan pentingnya setiap program yang dibiayai APBD disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat konkret, bukan semata mengejar tinggi serapan anggaran.
Ia mengingatkan kembali bahwa APBD tidak seharusnya dinilai hanya dari besarnya pendapatan atau opini WTP; keberhasilan sejati terletak pada kontribusi anggaran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Deni berharap seluruh rekomendasi DPRD menjadi acuan dalam penyusunan P-APBD 2026 sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi bersama, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, sehingga kebijakan anggaran mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Jawa Timur.







