Potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,7 triliun menjadi sorotan serius bagi wakil rakyat setempat.
Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai angka tersebut mencerminkan masalah dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Pernyataan Doni itu dilaporkan pada Sabtu (25/7/2026) dan menggarisbawahi adanya selisih signifikan antara rencana anggaran dan realisasinya.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan salah satu penyebab defisit adalah tersendatnya aliran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tercatat memiliki tunggakan DBH yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Doni menilai besarnya gap antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi menjadi indikator bahwa pengelolaan fiskal belum berjalan optimal.
Ia mengaku enggan berspekulasi soal adanya kelalaian manajerial, namun menyoroti pola kepemimpinan yang dinilai lebih mengutamakan aktivitas pribadi ketimbang penyelesaian masalah administratif yang menyeluruh.
Menurutnya, gaya kerja yang kerap bersifat inisiatif personal di lapangan belum mampu menutup berbagai persoalan birokrasi dan keuangan daerah.
Doni menegaskan bahwa keberhasilan kepala daerah sepatutnya dinilai dari kemampuan menjaga kesehatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, bukan semata dari tampilan aktivitas di lapangan atau pembuatan konten publik.
Kekhawatiran DPRD juga muncul terkait dampak defisit terhadap pelaksanaan proyek pembangunan dan pembayaran kepada rekanan pemerintah.
Menanggapi situasi ini, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengimbau anggotanya agar lebih berhati-hati serta selektif dalam mengikuti proyek-proyek yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Doni berharap eksekutif provinsi segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan fiskal, menjaga kepercayaan dunia usaha, serta memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai rencana.







