Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak dapat semata-mata diukur dari besaran realisasi serapan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Rapat berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Deddy mengatakan diskusi anggaran harus berorientasi pada indikator kinerja dan pencapaian nyata yang memberi kontribusi terhadap kinerja negara, bukan sekadar angka serapan.
Pernyataan tersebut dikutip Senin (19/7/2026).
Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, evaluasi anggaran seharusnya mencakup analisis dampak kebijakan, hambatan pelaksanaan, dan potensi risiko agar perencanaan tahun berikutnya menjadi lebih efektif dan efisien.
Dalam paparan, Deddy menyoroti kondisi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang masih mengalami kekurangan infrastruktur dan layanan dasar.
Ia menilai sebagian dana pembangunan perbatasan dialihkan untuk penanganan bencana sehingga sejumlah proyek strategis tertunda pelaksanaannya.
Deddy menggambarkan situasi di lapangan semakin parah karena akses jalan yang sangat terbatas sehingga masyarakat kesulitan memperoleh sembako dan BBM.
Ia juga menyebut pasokan listrik hanya menyala rata-rata empat jam per hari dan memperingatkan kemungkinan pemadaman total dalam satu sampai dua bulan mendatang di beberapa daerah perbatasan Kalimantan Utara.
Sesuai permintaannya, Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP diminta memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), Bappenas, dan Kementerian Keuangan, guna menjamin pembangunan perbatasan bersifat berkelanjutan.
Deddy menekankan bahwa prioritas utama adalah membuka akses jalan karena berdampak langsung pada layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ini kita sedang berbicara tentang manusia,” ujarnya seraya mendesak PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan memberikan perhatian lebih kepada warga perbatasan.
Politikus tersebut mengaku menerima banyak keluhan saat kunjungan ke daerah pemilihannya, termasuk keraguan warga terhadap kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Dalam salah satu pengaduan yang disampaikan kepadanya, warga menuturkan: “Pak, kami cinta negara ini. Tapi kalau kami terus ditelantarkan, lebih baik kami pindah saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?”
Karena itu, Deddy meminta agar persoalan tersebut diangkat hingga tingkat pemerintahan pusat, termasuk kepada Presiden.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat perbatasan merupakan garda terdepan menjaga kedaulatan negara sehingga berhak memperoleh pelayanan dan pembangunan yang layak.
“Saya mohon perhatian ini agar disampaikan kepada Bapak Presiden. Karena ini menyangkut manusia-manusia di perbatasan yang selama ini menjaga integritas wilayah kita,” pungkasnya.







