Anggota Komisi II DPR RI dari PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi wacana penghapusan kursi wakil kepala daerah dalam Pilkada dengan pandangan hati-hati pada Senin (10/8/2026).
Ia menyatakan bahwa gagasan tersebut masih boleh dimaknai sebagai usulan, namun implementasinya membutuhkan kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Deddy menekankan bahwa persoalan nyata yang muncul dalam hubungan antara kepala daerah dan wakilnya seharusnya diselesaikan melalui perbaikan sistem serta regulasi.
Menurutnya, aspek seperti pembagian kerja, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta mekanisme kerja antar-pemimpin daerah wajib diperjelas agar tata kelola pemerintahan berjalan lancar.
Ia menilai wakil kepala daerah tetap memiliki peran penting sebagai mitra strategis dan rekan konsultatif bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Fungsi wakil kepala daerah, kata Deddy, seharusnya termasuk berbagi beban kerja sehingga kepala daerah tidak bekerja sendiri secara penuh.
Selain itu, wakil juga dinilai berperan dalam menjaga sinergi dan komunikasi baik di internal pemerintah daerah maupun terhadap pihak eksternal.
Deddy mengingatkan bahwa seringkali potensi fungsi ini terabaikan ketika kepala daerah memilih mengabaikan, mengalienasi, atau meminggirkan wakilnya.
Ia juga melihat posisi wakil kepala daerah sebagai bagian dari proses kaderisasi politik dan penguatan basis dukungan politik di daerah.
Deddy menyebut wakil kepala daerah dapat berfungsi sebagai “leader in waiting” apabila kepala daerah berhalangan menjalankan tugasnya.
Soal pembagian kewenangan, ia menekankan bahwa wewenang utama tetap berada pada kepala daerah, namun pendelegasian tertentu dimungkinkan dengan ketentuan bahwa keputusan akhir berada di tangan kepala daerah.
“Yang tidak boleh dibagi itu adalah soal kewenangan dimana kepala daerah adalah pemegangan kewenangan dan kekuasaan,” ujarnya, seraya menekankan kebutuhan pengaturan tegas dalam undang-undang atau regulasi turunannya.
Dia menambahkan perlunya mekanisme resolusi konflik yang baku agar setiap gesekan antara kepala daerah dan wakil dapat diselesaikan secara tuntas melalui prosedur yang jelas.
Deddy juga mengakui dinamika kepentingan yang kerap memengaruhi relasi kedua pejabat tersebut, termasuk ambisi wakil untuk memperluas kewenangan dan kecenderungan sebagian kepala daerah memonopoli kekuasaan demi kepentingan dinasti atau kolusi dengan sekda atau OPD.
Oleh karena itu, ia menolak solusi yang bersifat radikal seperti langsung menghapus posisi wakil kepala daerah sebagai respons atas kekurangan regulasi.
“Saya kurang setuju kalau ketidak sempurnaan UU dan regulasi diatasi dengan mengubah sistem secara radikal. Kepala Daerah tanpa wakil juga sangat mungkin melahirkan masalah-masalah baru di masa depan. Saya lebih setuju penyempurnaan UU dan regulasi,” tutup anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Utara itu.







