Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah menunjukkan, menurut Deddy Yevri Sitorus, kelemahan sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Deddy adalah anggota Komisi II DPR RI dan mengungkapkan keprihatinannya itu pada Selasa (7/7/2026).
Ia mengingatkan bahwa penindakan lewat OTT selama ini lebih kerap menjadi respons akhir daripada solusi yang menghentikan akar masalah.
Menurutnya, selama kebijakan pencegahan tidak diperkuat, praktik korupsi bakal berulang meski penegakan hukum terus berjalan.
Deddy merinci pola pelanggaran yang kerap melibatkan kepala daerah, antara lain pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, mutasi jabatan, setoran atau pungutan dari OPD, serta penyalahgunaan dana operasional.
Untuk itu ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh di hulu sehingga penindakan di hilir tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan.
Salah satu usulan konkretnya adalah memusatkan pengadaan barang dan jasa di tingkat provinsi dengan supervisi KPK.
Di samping itu, mekanisme pemberian izin harus dibuat terbuka dengan tahapan jelas dan keterlibatan DPRD agar proses menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Mengenai mutasi jabatan, Deddy mengusulkan agar proses seleksi dipusatkan di provinsi namun penetapan tidak diserahkan sepenuhnya kepada gubernur.
Ia menyarankan pembentukan tim independen yang menetapkan hasil seleksi sehingga merit system dapat terjaga dan rekrutmen berkualitas terpenuhi.
Untuk menekan setoran atau pungutan oleh kepala daerah, Deddy mengusulkan sistem pengaduan tertutup yang dilengkapi perlindungan dan insentif bagi pelapor.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran operasional serta bansos dan hibah juga perlu dijalankan secara berkala.
Contoh pengawasan yang dia sebutkan adalah perencanaan dan penggunaan anggaran yang terbuka serta melibatkan DPRD dan APH.
Di penghujung pernyataannya, Deddy meminta KPK memperkuat strategi pemberantasan korupsi secara struktural dan sistematis.
Ia menegaskan KPK tidak boleh hanya mengandalkan seminar dan bimtek; intervensi harus menyentuh akar persoalan secara radikal dan komprehensif.







