Deddy Yevri Sitorus, anggota Komisi ll DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberi klarifikasi terkait tuduhan pemberian uang kepada sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno.
Pernyataan itu disampaikan Deddy untuk mencegah beredarnya spekulasi yang menurutnya berpotensi merusak citra pemerintahan.
Deddy menegaskan bahwa Wapres perlu menyatakan secara tegas apakah tuduhan pembayaran kepada mahasiswa itu benar atau tidak.
Ia mengakui bahwa penjelasan semacam itu mungkin sulit diterima publik, tetapi menilai suara resmi dari pihak Wapres penting untuk menghentikan asumsi negatif.
Salah satu keberatan Deddy adalah kronologi perubahan agenda mahasiswa yang semula berencana menggelar demonstrasi namun berakhir dengan pertemuan di kantor Wapres.
Menurutnya, alur peristiwa tersebut harus dijelaskan secara transparan agar masyarakat memahami alasan perpindahan agenda itu.
Deddy juga meminta aparat terkait mengusut asal-usul uang yang diduga diterima para mahasiswa.
Ia mempertanyakan apakah dana tersebut bersumber sah, hasil pungli, atau bagian dari operasi politik yang memiliki tujuan tertentu.
Jika masalah ini dibiarkan tanpa klarifikasi, Deddy memperingatkan dampak negatifnya terhadap citra pemerintahan secara keseluruhan.
Ia menilai adanya kecenderungan menjadikan Gibran sebagai figur yang ditonjolkan sebagai pihak paling terbuka menerima aspirasi publik di tengah kritikan terhadap pemerintah, dan hal itu menurutnya patut dicermati.
Sebagai alternatif mekanisme, Deddy menyarankan agar penyampaian aspirasi mahasiswa dilakukan lewat kementerian atau lembaga yang relevan.
Ia mengusulkan agar mahasiswa seharusnya berkonsultasi atau bertemu dengan pihak seperti Menseskab, Menko Polhukam, atau instansi lain yang terkait substansi tuntutan mereka.
Kasus ini memunculkan perhatian publik setelah BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka pada Senin (22/6).
Dalam unggahan tersebut, BEM Fakultas Hukum UBK menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari oknum pengurus BEM yang diduga menerima uang terkait aksi mahasiswa di Istana Negara, serta meminta agar nama-nama yang diduga terlibat dibuka secara transparan untuk ditindaklanjuti oleh universitas dan yayasan.
Beberapa nama yang diminta untuk dipublikasikan dalam tuntutan itu antara lain Muhammad Abdi Maludin, Rafly Maulana Akbar, Mubarak Tuasamu, Pujiono, dan Muhammad Rafi Bastian.
Publik menjadi perhatian karena beberapa pengurus yang disebut diketahui sempat bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai aksi demonstrasi.
Deddy menyatakan pihaknya menunggu penjelasan yang masuk akal dan dapat dipercaya dari Wapres terkait dugaan suap-menyuap kepada mahasiswa untuk kepentingan politik.







