Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menegaskan partainya punya kebijakan tegas terhadap kader yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Pernyataan itu disampaikan Deddy menanggapi penetapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dikutip Selasa (14/7/2026).
“Standar di kita, jika OTT akan langsung dipecat seketika, karena biasanya sudah pasti bersalah. Untuk kasus di luar OTT kita biasanya menunggu proses hukum,” ujar Deddy.
KPK mengumumkan bahwa perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan pengumuman tersebut saat jumpa pers pada Sabtu (11/7/2026).
Ketiga tersangka yang diumumkan yaitu Bupati Sukoharjo Etik Suryani; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo, Richard Tri Handoko; serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Etik menerima setoran yang berasal dari upah pungut di lingkungan BPKAD Kabupaten Sukoharjo.
Penyidik menuduh Etik meminta Richard Tri Handoko mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD untuk kemudian disetorkan kepadanya.
Asep menjelaskan permintaan itu diduga melanjutkan praktik dari masa bupati sebelumnya dengan kode perintah: “tambahan upah pungut kae ono tho?” (tambahan upah pungut itu ada kan?); “kowe mrene kan ora bayar” (kamu ke sini kan tidak membayar”); “padakno karo Bapak” (samakan dengan Bapak).
Pernyataan Deddy sekaligus menegaskan perbedaan perlakuan internal PDI Perjuangan antara kasus yang berawal dari OTT dan perkara yang berproses melalui penyidikan biasa.
Partai akan langsung memberhentikan kader yang tertangkap OTT, sementara untuk perkara non-OTT PDI Perjuangan memilih menunggu perkembangan penanganan hukum sesuai ketentuan.
Kasus ini kini dalam tahap penyidikan, dan KPK masih menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain untuk mengumpulkan alat bukti lebih lanjut.







