Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengusulkan pembentukan Joint Secretariat Office (Kantor Sekretariat Gabungan) di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II bersama pemerintah mengenai hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.
Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dan dikutip pada Jumat (3/7/2026).
Deddy menilai keberadaan Kantor Sekretariat Gabungan akan mempermudah sinkronisasi program lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, mekanisme bersama tersebut memungkinkan sekretaris jenderal dari kementerian terkait merumuskan prioritas pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan langkah ini tidak memerlukan pembentukan skema anggaran baru khusus BNPP.
Ia menyarankan pemanfaatan alokasi yang sudah ada dalam APBN dengan penggeseran prioritas untuk fokus pada wilayah perbatasan.
Deddy juga menekankan bahwa penguatan BNPP mesti didukung mandat koordinasi yang lebih kuat, bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan.
Ia mendorong agar Menteri menyampaikan kepada Presiden agar Kemendagri dan BNPP diberikan kewenangan koordinatif yang lebih tegas.
Tujuannya agar kebijakan dan program lintas sektor dapat diselaraskan sehingga pembangunan di perbatasan berlangsung terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Komisi II dalam forum itu turut mengevaluasi efektivitas tata kelola kawasan perbatasan serta membahas temuan-temuan Panja terkait pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan.







