Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai masalah ekonomi di Kalimantan Utara tidak bisa diselesaikan melalui program jangka pendek semata.
Ia menekankan perlunya membangun ekosistem ekonomi daerah dengan prioritas penggunaan anggaran untuk infrastruktur, layanan kesehatan, serta sektor pertanian dan perikanan.
Pernyataan itu disampaikan Deddy pada Jumat (7/8/2026) ketika mengkritik pola belanja daerah yang dinilai belum menempatkan kebutuhan utama masyarakat sebagai fokus utama.
Menurut Deddy, persepsi publik terhadap kinerja pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pusat yang mulai terasa pada 2026.
Ia menyatakan masalah yang lebih mendasar berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kemampuan daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Deddy menunjukkan bahwa buruknya kondisi infrastruktur menaikkan biaya produksi para petani dan nelayan.
Kerusakan jalan, kesulitan memperoleh pupuk, hingga akses bahan bakar minyak (BBM) yang terbatas turut memperbesar beban logistik dan menurunkan daya saing produk daerah.
Akibatnya, biaya produksi meningkat sementara harga jual komoditas cenderung tertekan, sehingga melemahkan perekonomian masyarakat lokal.
Ia memperingatkan bahwa program parsial tidak cukup; yang dibutuhkan adalah intervensi yang membentuk dan melindungi rantai nilai sektor unggulan.
Deddy menyebut komoditas seperti rumput laut, hasil tambak, dan kelapa sawit belum mendapatkan perhatian kebijakan yang optimal.
Peran pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas harga, memperbaiki rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bibit dan benih yang berkualitas.
Ia mengingatkan bahwa mayoritas warga Kaltara menggantungkan hidup pada pertanian dan perikanan, sehingga pelemahan kedua sektor tersebut akan menurunkan daya beli dan berdampak pada pedagang lokal.
Deddy juga menilai Kalimantan Utara belum memperoleh porsi pembangunan yang adil dari pemerintah pusat, terutama mengingat kebutuhan wilayah perbatasan yang besar.
Untuk itu, ia meminta pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, dengan memperbesar alokasi untuk belanja publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan berbeda antara wilayah; di Tarakan fokus perlu diarahkan pada pengembangan industri rumah tangga, perdagangan, dan pengolahan hasil perikanan.
Sementara di wilayah lain prioritas tetap pada penyediaan infrastruktur dasar yang mendesak.
Deddy mengkritik pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, untuk lebih agresif mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil dan memperkuat BUMD sebagai sumber pendapatan daerah.
Politikus tersebut menegaskan bahwa daerah tidak bisa terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan harus membangun BUMD yang sehat serta produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Ia menambahkan bahwa jika ekonomi masyarakat tumbuh, keberatan membayar pajak akan berkurang; sebaliknya, ekonomi yang lesu ditambah beban pajak tinggi akan menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.







