• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Dayak Sintang Soroti Inpres: Cabut Perda Tak Atasi Karhutla

Dayak Sintang Soroti Inpres: Cabut Perda Tak Atasi Karhutla

Jenggala 005 by Jenggala 005
Agustus 25, 2026 00:01
in News, Pemerintah, Politik
0
Dayak Sintang Soroti Inpres: Cabut Perda Tak Atasi Karhutla

Dewan Adat Dayak Sintang Soroti Instruksi Presiden: Cabut Perda Bukan Solusi Karhutla

0
SHARES
7
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang meminta pemerintah menelaah lebih matang instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

Jeffray Edward, Ketua DAD Kabupaten Sintang, mengingatkan agar keputusan tidak diambil tergesa-gesa di tengah status darurat kebakaran hutan dan lahan.

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Menurut Jeffray, pembatalan perda tanpa kajian menyeluruh berpotensi menghapus perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan peladang tradisional.

Ia berpesan agar larangan atau perubahan kebijakan tidak menjadikan peladang tradisional sebagai kambing hitam atas kebakaran yang terjadi.

Instruksi pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022 disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai memantau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya pada Sabtu (22/8/2026).

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan arahan tersebut disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan akan ditindaklanjuti.

Jeffray menekankan bahwa Perda tersebut tidak simplifikasi sebagai aturan yang “membolehkan orang membakar lahan”.

Peraturan itu justru menetapkan mekanisme pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali.

Dalam Pasal 5 Perda itu, misalnya, pembakaran dibatasi paling luas dua hektare per kepala keluarga.

Ketentuan lain mewajibkan peladang membuat sekat bakar dan menyiapkan peralatan pemadam.

Peladang juga harus memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran.

Arah angin harus diperhatikan, pembakaran dilakukan bergiliran, dan api dijaga sampai benar-benar padam.

Jeffray mengatakan jika ada pelanggaran aturan tersebut, pemerintah harus menindak pelanggar secara tegas.

Ia memperingatkan agar penegakan hukum tidak terfokus hanya pada masyarakat kecil sementara pelanggaran perusahaan diabaikan.

Persoalan utama menurutnya adalah menentukan siapa pelaku pembakaran, titik sumber api, pola pengawasan, dan alasan kebakaran berulang setiap tahun.

Oleh karena itu, pencabutan perda tidak boleh menjadi pengganti bagi penguatan pengawasan di lapangan.

Jeffray menilai pencabutan perda harus ditempatkan dalam konteks ekologi, tata kelola lahan, penegakan hukum, dan faktor cuaca.

Ia juga mengutip Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal itu menyebutkan kearifan lokal terkait pembakaran maksimal dua hektare per kepala keluarga bagi tanaman varietas lokal dengan sekat bakar.

Karena itu, menurut Jeffray, pencabutan perda tidak otomatis akan menghilangkan praktik membakar lahan oleh masyarakat.

Ia mempertanyakan solusi konkret yang akan diberikan pemerintah jika pembakaran benar-benar dilarang total.

Jeffray menegaskan pemerintah harus menyediakan alat, teknologi, biaya, dan alternatif pengolahan lahan yang terjangkau bagi peladang.

Ia menolak penanganan karhutla yang memadamkan hak masyarakat adat selain memadamkan api di lapangan.

Praktik perladangan tradisional menurutnya mengandung pengetahuan ekologis turun-temurun yang mengatur penggunaan api secara terbatas.

Jeffray meminta agar Presiden mendapat gambaran lapangan yang lengkap sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

DAD Sintang juga mengingatkan bahwa perda adalah produk hukum daerah yang lahir dari proses legislasi, bukan keputusan administratif sepihak.

Jika ada norma yang perlu diperbaiki, jalan yang tepat adalah evaluasi atau revisi substansi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat.

Perda Nomor 1 Tahun 2022 dibentuk untuk memberi kepastian hukum kepada peladang sekaligus mencegah kebakaran yang meluas, termasuk pengaturan pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.

DAD Sintang tidak membela pembakaran liar, tetapi menuntut penegakan hukum yang adil kepada semua pihak, termasuk korporasi.

Jeffray berharap arahan Presiden menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan, bukan sekadar mencari aturan untuk dicabut.

Ia menyerukan dialog terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, peladang, akademisi, pemerhati lingkungan, dan DPRD sebelum keputusan final tentang perda diambil.

Menurutnya, kebijakan yang adil harus lahir dari pemahaman langsung tentang bagaimana masyarakat berladang dan menjaga lahan mereka.

Tags: Cabut PerdadadDayak Sintangjeffray edwardKarhutlaketua dad kabupaten sintangsintangSoroti InpresTak Atasi
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Next Post
KJRI Kuching Jemput 225 PMI di Perkebunan Sawit Mukah

KJRI Kuching Jemput 225 PMI di Perkebunan Sawit Mukah

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.