Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang meminta pemerintah menelaah lebih matang instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Jeffray Edward, Ketua DAD Kabupaten Sintang, mengingatkan agar keputusan tidak diambil tergesa-gesa di tengah status darurat kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Jeffray, pembatalan perda tanpa kajian menyeluruh berpotensi menghapus perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan peladang tradisional.
Ia berpesan agar larangan atau perubahan kebijakan tidak menjadikan peladang tradisional sebagai kambing hitam atas kebakaran yang terjadi.
Instruksi pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022 disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai memantau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya pada Sabtu (22/8/2026).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan arahan tersebut disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan akan ditindaklanjuti.
Jeffray menekankan bahwa Perda tersebut tidak simplifikasi sebagai aturan yang “membolehkan orang membakar lahan”.
Peraturan itu justru menetapkan mekanisme pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali.
Dalam Pasal 5 Perda itu, misalnya, pembakaran dibatasi paling luas dua hektare per kepala keluarga.
Ketentuan lain mewajibkan peladang membuat sekat bakar dan menyiapkan peralatan pemadam.
Peladang juga harus memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran.
Arah angin harus diperhatikan, pembakaran dilakukan bergiliran, dan api dijaga sampai benar-benar padam.
Jeffray mengatakan jika ada pelanggaran aturan tersebut, pemerintah harus menindak pelanggar secara tegas.
Ia memperingatkan agar penegakan hukum tidak terfokus hanya pada masyarakat kecil sementara pelanggaran perusahaan diabaikan.
Persoalan utama menurutnya adalah menentukan siapa pelaku pembakaran, titik sumber api, pola pengawasan, dan alasan kebakaran berulang setiap tahun.
Oleh karena itu, pencabutan perda tidak boleh menjadi pengganti bagi penguatan pengawasan di lapangan.
Jeffray menilai pencabutan perda harus ditempatkan dalam konteks ekologi, tata kelola lahan, penegakan hukum, dan faktor cuaca.
Ia juga mengutip Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal itu menyebutkan kearifan lokal terkait pembakaran maksimal dua hektare per kepala keluarga bagi tanaman varietas lokal dengan sekat bakar.
Karena itu, menurut Jeffray, pencabutan perda tidak otomatis akan menghilangkan praktik membakar lahan oleh masyarakat.
Ia mempertanyakan solusi konkret yang akan diberikan pemerintah jika pembakaran benar-benar dilarang total.
Jeffray menegaskan pemerintah harus menyediakan alat, teknologi, biaya, dan alternatif pengolahan lahan yang terjangkau bagi peladang.
Ia menolak penanganan karhutla yang memadamkan hak masyarakat adat selain memadamkan api di lapangan.
Praktik perladangan tradisional menurutnya mengandung pengetahuan ekologis turun-temurun yang mengatur penggunaan api secara terbatas.
Jeffray meminta agar Presiden mendapat gambaran lapangan yang lengkap sebelum mengambil kebijakan lanjutan.
DAD Sintang juga mengingatkan bahwa perda adalah produk hukum daerah yang lahir dari proses legislasi, bukan keputusan administratif sepihak.
Jika ada norma yang perlu diperbaiki, jalan yang tepat adalah evaluasi atau revisi substansi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat.
Perda Nomor 1 Tahun 2022 dibentuk untuk memberi kepastian hukum kepada peladang sekaligus mencegah kebakaran yang meluas, termasuk pengaturan pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.
DAD Sintang tidak membela pembakaran liar, tetapi menuntut penegakan hukum yang adil kepada semua pihak, termasuk korporasi.
Jeffray berharap arahan Presiden menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan, bukan sekadar mencari aturan untuk dicabut.
Ia menyerukan dialog terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, peladang, akademisi, pemerhati lingkungan, dan DPRD sebelum keputusan final tentang perda diambil.
Menurutnya, kebijakan yang adil harus lahir dari pemahaman langsung tentang bagaimana masyarakat berladang dan menjaga lahan mereka.







