Data kini menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat umum.
Bonny Triyana, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai revisi Undang‑Undang Statistik perlu dimanfaatkan untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan mesin pencari, mengubah cara publik mengakses informasi dan menentukan pilihan.
Contoh praktisnya adalah penggunaan Google dan ChatGPT yang mendorong keputusan makin berbasis data.
Fenomena tersebut, menurut Bonny, mencerminkan munculnya “dataisme” di mana data menjadi rujukan utama dalam kebijakan strategis.
Dalam konteks adopsi kecerdasan buatan, kualitas data input menjadi penentu hasil akhir sistem yang digunakan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya agar teknologi menghasilkan keluaran yang valid.
Sebagai arah revisi UU Statistik, Bonny merinci tiga aspek krusial yang harus diakomodasi.
Penguatan Kelembagaan: BPS dituntut bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan data nasional yang cepat berubah di era digital.
Penguatan Metodologi: Metodologi statistik perlu bersifat lebih independen, transparan, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar reliabel.
Kepercayaan Publik: Perbaikan kelembagaan dan metodologi harus diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap statistik nasional (well-trusted).
Untuk menjaga integritas metodologi, ia mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas independen yang beranggotakan pakar statistik, metodologi, sensus, dan survei.
Dewan ini diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap metodologi BPS demi menjaga mutu statistik nasional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap data resmi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan Panitia Kerja RUU Statistik Komisi X DPR RI ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat (3/7).
Bonny optimistis bahwa keberadaan lembaga statistik yang kuat, independen, dan tepercaya menjadi prasyarat bagi terwujudnya kebijakan tepat sasaran dan pembangunan nasional berbasis bukti (evidence-based policy).







