Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Provinsi Banten mendapat sorotan serius. Banyak masalah teknis dan administratif yang dinilai merugikan calon siswa.
Yeremia Mendrofa, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Banten dan anggota Komisi V, mendesak Pemerintah Provinsi Banten melakukan penilaian menyeluruh atas pelaksanaan SPMB tersebut.
Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (10/7/2026). Ia menilai sejumlah kendala yang muncul tidak boleh diabaikan begitu saja.
Salah satu persoalan utama adalah hilangnya data pendaftar dalam sistem. Selain itu, proses verifikasi dinilai bermasalah sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi peserta.
Banyak calon siswa dari keluarga kurang mampu dilaporkan gagal memperoleh tempat melalui jalur afirmasi. Penyebabnya bukan karena tidak memenuhi syarat ekonomi, melainkan karena nama mereka tidak sinkron atau tidak tercantum dalam basis data desil kemiskinan.
Yeremia menekankan bahwa perlindungan data digital pendaftar harus menjadi prioritas. Kegagalan dalam aspek ini berpotensi merampas hak peserta didik yang berhak mendapatkan afirmasi.
Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten segera mengambil langkah konkret. Perbaikan sistem pendataan menjadi langkah awal yang dianggap wajib dilakukan.
Selain itu, Yeremia menyarankan peningkatan sinkronisasi lintas sektoral dengan pemerintah pusat. Hal ini diperlukan agar data kesejahteraan (desil) yang menjadi acuan jalur afirmasi selalu mutakhir dan valid.
Pengumpulan temuan dari lapangan juga diusulkan agar seluruh kendala pada SPMB 2026 menjadi dasar perumusan kebijakan baru. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.
Ia menegaskan proses evaluasi harus transparan dan bukan sekadar formalitas administratif. Tujuannya adalah memastikan setiap anak di Banten mendapatkan akses pendidikan yang adil.







