Lonjakan volume sampah di berbagai wilayah menuntut penerapan solusi pengolahan yang lebih maju dan sistematis.
Shanty Alda Nathalia, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, menilai pendekatan konvensional berupa angkut dan timbun tidak lagi memadai.
Ia menekankan pentingnya transisi ke teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) sebagai salah satu jawaban konkret.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Jumat (10/7).
Pada kesempatan itu, Shanty melakukan kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Kota Surabaya, Jawa Barat, untuk melihat langsung implementasi teknologi pengolahan sampah.
Di lokasi kunjungan, ia meninjau praktik yang mengubah limbah menjadi sumber energi dan menilai keberhasilan tersebut layak menjadi rujukan.
Menurutnya, tata kelola modern yang diterapkan di Kota Pahlawan dapat dijadikan model bagi daerah lain dalam skala nasional.
Ia mencatat teknologi yang diterapkan beragam, mulai pembangkitan listrik hingga proses pirolisis yang menghasilkan bahan bakar.
Shanty mengingatkan bahwa komposisi sampah dan karakteristik tiap daerah berbeda, sehingga solusi teknologi harus disesuaikan secara regional.
Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah diberikan keleluasaan memilih jenis teknologi yang paling sesuai dengan kondisi lokal.
Namun, implementasi di tingkat daerah menurutnya tidak akan optimal tanpa payung hukum yang kuat dan terintegrasi.
Kepastian regulasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan menarik minat investor ke proyek pengolahan sampah.
Dengan kerangka kebijakan yang jelas, sampah dapat diposisikan sebagai sumber daya yang mendukung ekonomi sirkular.
Selain memberi manfaat lingkungan dan ekonomi, pemanfaatan sampah menjadi energi juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi secara mandiri di tingkat daerah.
Ia menutup dengan mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyusun regulasi yang jelas serta menyiapkan skema insentif bagi pengembangan proyek waste to energy.







