Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan kekhawatiran atas lonjakan utang digital yang terjadi hingga pertengahan 2026.
Berdasarkan catatannya, utang paylater perbankan telah mencapai Rp30,71 triliun sampai Juni 2026, naik 33,54% secara tahunan.
Jumlah rekening paylater tercatat berjumlah 32,8 juta.
Sementara itu, pinjaman online tunai (pinjol) dilaporkan menembus Rp105,14 triliun dengan pertumbuhan 25,88 persen.
Darmadi mempertanyakan apakah kenaikan angka tersebut patut dipandang sebagai prestasi industri atau sebagai sinyal peringatan bagi pemerintah.
Ia menyoroti penggunaan fasilitas paylater yang mayoritas bukan untuk produktivitas.
Menurut data yang dikemukakan, 93,01 persen pembiayaan paylater dipergunakan untuk konsumsi.
Alokasi untuk investasi hanya 5,57 persen, sedangkan modal kerja tercatat 1,43 persen.
Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) menunjukkan generasi milenial menjadi pengguna terbanyak, yakni 45,6 persen.
Alasan dominan para peminjam bukan untuk gaya hidup, melainkan kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, belanja harian, serta pembayaran listrik dan air.
Darmadi menilai kecenderungan masyarakat meminjam untuk kebutuhan pokok mengindikasikan masalah ekonomi yang lebih luas.
Ia mengingatkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah (MPL) naik dari 2,3 persen menjadi 3,44 persen, menandakan peningkatan kesulitan bayar di kalangan debitur.
Kasus-kasus pelaporan menyebut adanya praktik penagihan yang menekan, termasuk teror, kunjungan debt collector, dan dampak psikologis bagi debitur.
Walau tidak semua pengguna mengalami perlakuan demikian, Darmadi menekankan bahwa peristiwa tersebut nyata dan tidak boleh diabaikan.
Ia meminta pemerintah memperhatikan alasan di balik lonjakan penggunaan kredit digital, bukan semata melihat pertumbuhan industri.
Peringatan itu disampaikan Darmadi saat diwawancarai, dikutip Kamis (6/8/2026), dengan penekanan agar kebijakan segera merespons agar risiko gagal bayar dan praktik penagihan yang merugikan tidak meluas.







