Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto memperingatkan lonjakan utang pemerintah yang menurutnya memerlukan pengelolaan lebih ketat demi menjaga kesehatan fiskal.
Darmadi menyebut posisi utang negara saat ini berada di kisaran Rp10.200 triliun, setara lebih dari 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menekankan kenaikan dari angka sekitar Rp8.600 triliun menuju Rp10.200 triliun sebagai lompatan yang signifikan dan patut mendapat perhatian.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).
Darmadi mengakui klaim pemerintah bahwa rasio utang masih jauh di bawah batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen terhadap PDB.
Namun ia mengingatkan agar setiap pembiayaan dengan utang benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai ilustrasi risiko, Darmadi menyebut jika utang bertambah sekitar Rp1.000 triliun setiap tahun, akumulasi selama tiga tahun dapat mencapai Rp3.000 triliun dan berpotensi “menjadi Rp13 triliun”.
Ia memperingatkan konsekuensi apabila rasio utang mendekati atau menembus batas 60 persen, yang menurutnya akan menimbulkan kondisi serius bagi fiskal negara.
Sekalipun demikian, politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa penggunaan utang untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan tidak bermasalah asalkan dikelola dengan tepat.
Darmadi menuntut perencanaan dan tata kelola pembiayaan yang matang agar ide-ide pembangunan tidak berubah menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Idenya (Pemerintah) bagus semua, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, uang negara akan habis,” pungkasnya.







