Audiensi berlangsung antara Darmadi Durianto—Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi sekaligus Anggota DPR RI—dengan pengurus PPPSRS Belmont Residence Tower Everest.
Pengurus yang hadir mewakili 592 unit hunian dan sekitar 200 kepala keluarga.
Pertemuan fokus pada sejumlah persoalan hukum dan tata kelola hunian yang dinilai mendesak untuk diselesaikan.
Salah satu isu utama adalah penerbitan SK Pengurus (2026–2029) sebagai dasar hukum bagi pengelolaan baru.
Isu lain berkaitan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk yang masa berlakunya akan berakhir pada 23 Januari 2027, sehingga perpanjangan dan proses balik nama memerlukan kepastian.
Permasalahan akses juga diangkat, di mana akses masuk ke Tower Everest masih melalui jalan yang dikelola pengembang dan dikenai biaya; mekanisme pemungutan dianggap belum transparan.
Selain itu, ditemukan tunggakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan sinking fund yang mencapai sekitar Rp1,74 miliar, sehingga penegakan hukum menjadi tuntutan pengurus.
Darmadi menegaskan bahwa hunian adalah kebutuhan dasar sekaligus aset jangka panjang yang dibeli dengan pengorbanan oleh masyarakat.
Ia meminta negara hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pemilik serta penghuni.
Menurut Darmadi, kewenangan publik harus dimanfaatkan untuk memastikan aturan dipatuhi, sehingga hak-hak pemilik tidak terabaikan.
Ia juga menegaskan bahwa setiap pungutan kepada penghuni harus mempunyai dasar hukum yang jelas serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong penyelesaian masalah ini melalui koordinasi dengan instansi terkait, kata Darmadi.
Audiensi diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penyelesaian konflik di Belmont Residence Tower Everest dan mendorong perbaikan tata kelola rumah susun secara nasional.







