Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mendesak Kementerian Koperasi untuk segera memberikan batasan operasional yang jelas bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pernyataan itu disampaikan Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (19/7/2026).
Darmadi mengingatkan bahwa KDKMP tidak boleh berperan sebagai pengecer yang langsung bersaing dengan warung kelontong dan pelaku UMKM di desa.
Menurutnya, model yang lebih tepat adalah menjadikan KDKMP sebagai pedagang besar atau semi-pedagang besar yang berfungsi sebagai distributor bagi usaha kecil di tingkat desa.
Ia menekankan bahwa dengan adanya fasilitas ruang usaha yang besar dan armada distribusi, KDKMP lebih layak difungsikan sebagai simpul logistik bagi UMKM daripada sebagai penjual langsung ke konsumen.
Darmadi memperingatkan risiko jika fungsi itu tidak diperjelas, yakni potensi mematikan keberadaan toko kelontong dan melemahkan perekonomian masyarakat desa.
Hingga saat ini, ia menyebut belum ada mekanisme kompensasi yang jelas apabila dampak negatif tersebut benar-benar terjadi di lapangan.
Untuk itu, ia meminta Kementerian Koperasi selaku pengawas dan pembina melakukan analisis, verifikasi, dan penghitungan dampak model bisnis KDKMP secara menyeluruh.
Politikus tersebut juga menyoroti ketidakjelasan aturan turunan yang belum tegas menyatakan apakah KDKMP berfungsi sebagai pengecer atau pedagang besar.
Darmadi menilai kepastian fungsi penting agar kehadiran KDKMP benar-benar memperkuat, bukan merusak, ekosistem ekonomi desa.
Isu persaingan usaha tidak sehat muncul karena KDKMP memperoleh subsidi dan akses distribusi dari negara, sementara warung kelontong tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Menurut Darmadi, persoalan ini sudah beberapa kali dibahas Komisi VI DPR RI bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), meski KPPU kerap berhati-hati ketika berhadapan dengan lembaga pemerintah lain.
Komisi VI berjanji akan terus mengawal pengaturan fungsi KDKMP dan mendorong ketentuan tersebut dimasukkan dalam revisi undang-undang di bidang perkoperasian.
Data dari Sistem Informasi Manajemen Koperasi (Simkopdes) Kementerian Koperasi per 9 Juli 2026 mencatat KDKMP telah mencatat total transaksi sebesar Rp56,57 miliar dari 53.233 aktivitas perdagangan secara nasional.
Pemerintah memprioritaskan agar KDKMP mengelola unit usaha strategis, termasuk gerai kebutuhan pokok, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, serta pergudangan dan logistik.
Selain itu, KDKMP juga diarahkan menjadi penyerap (offtaker) hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM di wilayah desa.
Meski demikian, kekhawatiran dari pemilik warung kelontong tetap muncul karena dikhawatirkan rantai distribusi dipangkas dan barang dijual dengan harga lebih rendah oleh KDKMP.
Sebagian pemerintah daerah membantah tujuan itu untuk menciptakan persaingan tidak sehat dan menyatakan pembentukan KDKMP bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi desa.
Perbedaan pandangan inilah yang mendorong Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi segera memperjelas fungsi dan batasan operasional KDKMP agar tidak merugikan pelaku UMKM yang sudah lebih dahulu beraktivitas di desa.







