Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai keberhasilan program Kementerian Koperasi harus terlihat dari hasil ekonomi yang dirasakan masyarakat dan koperasi, bukan sekadar jumlah kegiatan yang diadakan.
Pernyataan itu ia sampaikan saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Darmadi mengatakan pihaknya menghargai capaian yang dipaparkan kementerian namun menuntut bukti manfaat langsung bagi pertumbuhan koperasi dan perekonomian lokal.
Dia menyatakan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo yang fokus pada pengembangan koperasi, namun menegaskan evaluasi harus berorientasi pada outcome bukan hanya output.
Dalam diskusi ia mengingatkan sejumlah capaian kementerian sepanjang 2025 yang dipaparkan, antara lain pelatihan bagi 143 ribu pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Angka lain yang dicatat ialah 26 ribu pengguna aktif Learning Management System (LMS) Talenta Koperasi dan 247 ribu peserta program pemasyarakatan koperasi.
Darmadi mempertanyakan efektivitas pelatihan tersebut terhadap kinerja ekonomi koperasi, terutama setelah alokasi anggaran naik dari Rp744 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Ia meminta kementerian mempresentasikan data yang menunjukkan dampak ekonomi nyata dari peningkatan dana itu, dan bukan hanya capaian administratif.
Selain aspek manfaat, ia mendesak penyusunan model bisnis berkelanjutan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar tidak bergantung pada subsidi pemerintah.
Darmadi menekankan pentingnya perincian sumber pendapatan (revenue stream) serta mekanisme modal kerja untuk menutup biaya operasional yang diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan.
Soal fungsi pengawasan, ia menyoroti kenaikan anggaran pengawasan pada 2025 sebesar 100,57 persen dan meminta penjelasan mengenai hasil konkret dari peningkatan tersebut.
Salah satu usulan yang disampaikan Darmadi ialah menjadikan KD KMP sebagai pangkalan penyalur LPG 3 kilogram untuk membuka sumber pendapatan baru bagi koperasi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan seperti itu dapat memperkuat keberlanjutan usaha koperasi apabila direncanakan dengan jelas dan tercermin dalam perhitungan finansial.
Pernyataan Darmadi dikutip Sabtu (18/7/2026) saat agenda kerja berlangsung di parlemen.







