Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal), Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Spesialisasi Perwira Hidrografi (Pasis Dikspespa Hidros) Angkatan-XXIV Tahun 2026.
Acara berlangsung di ruang serbaguna Pusdikhidros, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (18/8/2026).
Pembekalan diikuti 17 Perwira Siswa (terdiri atas 12 siswa TNI AL, 1 orang disnav tanjung priok, dan 4 peserta dari Pakistan, Kamboja, Vietnam, serta Brunai).
Selain itu hadir pula 1 orang Mahasiswa S1 dan 3 orang mahasiswa S2 dari STTAL Hidros.
Tema yang diangkat dalam pembekalan adalah “Menjadi Perwira Hidrografi yang Profesional dan Adaptif”.
Budi Purwanto menekankan bahwa tugas hidrografi lebih luas daripada sekadar pengukuran kedalaman dan pembuatan peta laut.
Menurutnya, perwira hidrografi harus berperan sebagai pemecah masalah berbasis data maritim dengan memastikan setiap survei menghasilkan data yang benar dan akurat.
Data survei yang valid selanjutnya diproses menjadi peta laut dan produk nautika yang relevan, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat.
Informasi tersebut penting bagi operasi TNI Angkatan Laut, keselamatan navigasi, serta perencanaan pembangunan dan kebijakan nasional.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan lembaga hidrografi yang mampu menyedia dan menjamin kualitas data serta informasi kelautan.
Pushidrosal memiliki peran ganda sebagai satuan kerja TNI Angkatan Laut sekaligus Lembaga Hidrografi Nasional.
Lima pilar fungsi Pushidrosal yang disebutkan adalah fungsi militer, pelayanan umum, penerapan lingkungan laut, diplomasi, dan penelitian.
Dari perspektif pertahanan, pemahaman karakteristik medan laut—termasuk data batimetri, arus, pasang surut, dan karakteristik dasar laut—dinilai krusial bagi keberhasilan operasi militer.
Data tersebut diperlukan untuk mendukung pergerakan kapal selam, pendaratan amfibi, serta perencanaan operasi ranjau laut.
Sejalan dengan kemajuan teknologi, perwira hidrografi dituntut menguasai perangkat survei modern seperti Single Beam Echosounder (SBES), Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub-Bottom Profiler (SBP), dan Magnetometer.
Penguasaan terhadap sistem nirawak seperti AUV, ROV, dan USV juga menjadi kebutuhan yang disoroti dalam pembekalan.
Namun demikian, kemampuan teknologi harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia agar hasil survei tetap andal.
Penguatan tata kelola survei dan pemetaan hidrografi nasional juga dibahas melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional.
Peraturan tersebut menegaskan posisi Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional serta memperkuat tanggung jawab dalam penyelenggaraan, pemantauan, dan validasi kegiatan survei dan pemetaan di wilayah perairan Indonesia.
Penguatan ini membawa konsekuensi pada meningkatnya tanggung jawab profesional para perwira hidrografi karena produk mereka dapat menjadi rujukan hukum, mendukung pembangunan nasional, menjamin keselamatan pelayaran, dan memperkuat kepentingan strategis negara.
Untuk itu, para Pasis diminta menjaga kualitas dan integritas data, meningkatkan kemampuan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, menguasai teknologi digital, serta memahami pentingnya keamanan data maritim.
Menutup penyampaian, Danpushidrosal berpesan, “Jadilah perwira hidrografi yang menguasai ilmu, teknologi, dan medan”.







