Manajemen Danantara Indonesia menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak dibentuk untuk berperan sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis.
Keterangan itu disampaikan untuk menjelaskan fungsi DSI yang lebih berfokus pada pengumpulan dan pengawasan data transaksi ekspor serta pemantauan harga komoditas demi memperkuat tata kelola ekspor.
Rosan Roeslani, CEO Danantara, menegaskan bahwa sejak awal DSI tidak dirancang mengambil alih kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan swasta.
Ia menjelaskan DSI akan bertindak sebagai perantara atau agen penjual sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap transaksi dan harga yang dilaporkan.
Pendirian DSI sebelumnya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme ekspor satu pintu melalui BUMN Ekspor sebagai pemilik atau perantara tunggal.
Namun Rosan menyatakan aturan tersebut tidak otomatis berarti DSI mengambil alih seluruh transaksi ekspor yang telah berlangsung.
“Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan kita akan menjadi eksportir tunggal,” ujar Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung DJP, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menegaskan kontrak-kontrak ekspor yang masih berlaku, termasuk perjanjian jangka panjang, akan tetap dihormati oleh pihak berwenang.
Salah satu tugas utama DSI menurut Rosan adalah memastikan harga yang dilaporkan para eksportir mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.
Untuk tujuan itu, DSI akan membandingkan harga ekspor yang dilaporkan dengan indeks harga pasar yang dijadikan acuan.
Jika terdapat selisih harga yang signifikan, DSI memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan kepada pelaku ekspor.
Langkah pengawasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi risiko kebocoran penerimaan negara.
Area pemantauan meliputi praktik seperti underinvoicing, transfer pricing, serta ketidakakuratan pelaporan data ekspor.
Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh integrasi data dari sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.
Selain kedua kementerian itu, DSI juga mengintegrasikan informasi dari Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, serta Bank Indonesia.
Data terintegrasi ini digunakan untuk memantau volume dan nilai ekspor, penerimaan pajak, hingga harga komoditas di pasar.
Dengan mekanisme tersebut DSI dapat menilai kesesuaian harga yang dilaporkan oleh eksportir terhadap indeks harga yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana memperluas peran DSI agar mengelola seluruh komoditas ekspor strategis.
Pemerintah melihat pembentukan DSI sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan mengecilkan selisih harga komoditas domestik terhadap acuan internasional.
Sebagai ilustrasi, Prabowo menyebut harga minyak sawit mentah atau CPO Indonesia yang sebelumnya sekitar Rp15.000 per kilogram secara FOB, sedangkan di Bursa Rotterdam mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.
“Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50 persen nilai komoditas kita,” ujar Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2027, Jumat, 14 Agsutus 2026.
Presiden menambahkan bahwa sejak beroperasi pada 1 June 2026 DSI telah mengelola devisa ekspor sekitar USD 14 miliar dari tiga komoditas strategis.
Pemerintah juga mencatat potensi tambahan penerimaan sekitar USD 5 miliar yang bersumber dari penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor.
Temuan tersebut dijadikan dasar upaya penataan ulang tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar nilai tambah sumber daya alam lebih optimal bagi penerimaan negara.







