Upaya penanggulangan stunting harus berlandaskan pada data intervensi yang tervalidasi, bukan hanya pada upaya pemenuhan gizi, menurut Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa.
Dia menekankan bahwa verifikasi dan validasi data menjadi prasyarat agar intervensi dapat diarahkan kepada keluarga yang benar-benar berisiko.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 Kabupaten Sleman yang digelar di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan, Kamis.
Kegiatan itu dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji.
Danang menyatakan kehadiran Menteri Wihaji menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas.
Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyatakan kesiapan mendukung kebijakan kependudukan nasional secara penuh.
Sebagai langkah operasional, Pemkab Sleman mengoptimalkan peran Tenaga Lini Lapangan di 16 kapanewon (kecamatan).
Struktur pendampingan keluarga di Sleman saat ini mencakup Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 2.088 orang.
Terdapat pula Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 212 kelompok dengan 8.345 anggota.
Selain itu, Bina Keluarga Remaja (BKR) berjumlah 134 kelompok dengan 3.977 anggota.
Untuk lansia, ada Bina Keluarga Lansia (BKL) 175 kelompok dengan 4.556 anggota serta 16 Sekolah Lansia.
Program remaja juga didukung 131 kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) dengan 2.620 anggota.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Wihaji bertemu dengan ratusan kader TPK dan sejumlah keluarga yang berisiko stunting yang diundang hadir.
Wihaji menitikberatkan pentingnya peran kader TPK dalam menurunkan prevalensi stunting dan memperkuat ketahanan keluarga.
Pemerintah pusat berkomitmen melakukan pengawasan langsung di tingkat akar rumput sesuai instruksi Presiden RI, dengan jajaran kementerian diminta menfokuskan upaya pada pengecekan fakta di lapangan.







