JENGGALA.ID – Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (30/8) menyetujui 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. RUU-RUU tersebut mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Dari 42 RUU tersebut, 26 diusulkan oleh DPR RI, 13 diusulkan oleh pemerintah, dan 3 diusulkan oleh DPD RI. Berikut ini daftar 42 RUU yang masuk ke Prolegnas Prioritas 2023:
Usulan DPR
1. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
6. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7. Energi Baru dan Energi Terbarukan
8. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
9. Pengawasan Obat dan Makanan
10. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
11. Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
12. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
13. Larangan Minuman Beralkohol
14. Bahan Kimia
15. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
16. Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
17. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
18. Kesehatan (Omnibus Law)
19. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
20. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
21. Kefarmasian
22. Masyarakat Hukum Adat
23. Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
24. Kesejahteraan Ibu dan Anak
25. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
26.Permuseuman
Usulan Pemerintah
27. Hukum Acara Perdata
28. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
29. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
30. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
31. Desain Industri
32. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
33. Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
34. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
35. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
36. Pengadaan Barang dan Jasa Publik
37. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
38. Penilai
39. Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Usulan DPD
40. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
41. Daerah Kepulauan
42. Bahasa Daerah (usulan baru)







