Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., anggota Komisi XII DPR RI, melakukan kunjungan kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke sejumlah perusahaan sektor kehutanan di Sumatera Selatan pada Rabu (24/6/2026).
Kunjungan tersebut mencakup lokasi produksi PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH).
Cornelis menekankan bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi perhatian utama dalam inspeksi lapangan itu.
Ia mengingatkan risiko signifikan bila limbah B3 tidak ditangani sesuai ketentuan teknis dan peraturan yang berlaku.
“Yang kami persoalkan terutama limbah B3. Limbah B3 ini sangat berbahaya kalau tidak dikelola dengan benar,” tegas Cornelis saat berdialog dengan pihak perusahaan.
Selain itu, Cornelis meminta keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan data lingkungan, termasuk laporan penyerapan karbon dan luaran karbon.
Ia juga menyoroti perlunya penjelasan mengenai penerapan konsep 3M yang terkait upaya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.
“Kita juga meminta penjelasan terkait limbah B3, laporan penyerapan karbon, luaran karbon, termasuk penerapan 3M. Hal-hal seperti ini harus mampu dijelaskan secara terbuka karena berkaitan dengan komitmen lingkungan perusahaan,” ujarnya.
Cornelis mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara khatulistiwa dengan hutan luas menjadi sorotan internasional dalam isu perubahan iklim.
“Kita ini disorot oleh dunia internasional. Sebagai negara khatulistiwa, Indonesia diharapkan memiliki peran dalam membantu menurunkan efek rumah kaca di dunia,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dokumen AMDAL tidak boleh menjadi semata formalitas administratif; seluruh ketentuan yang tercantum harus diimplementasikan sesuai petunjuk bupati, gubernur, maupun Menteri Lingkungan Hidup.
“Petunjuk AMDAL yang sudah dikeluarkan oleh bupati, gubernur, maupun Menteri Lingkungan Hidup harus dilaksanakan. Jangan hanya sekadar memenuhi administrasi,” tegas Cornelis.
Menurutnya, kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan pengawasan rutin pemerintah merupakan kunci menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Kuncinya, perusahaan harus taat aturan dan pemerintah harus melakukan pengawasan secara rutin agar seluruh ketentuan benar-benar berjalan,” kata Cornelis.
Cornelis menutup kunjungan dengan harapan agar mekanisme pelaporan dan pengawasan lingkungan diperkuat sehingga aktivitas industri selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan semuanya bisa dikontrol dengan benar, karena ini menyangkut kepentingan dunia internasional. Dunia menghendaki bagaimana green economy bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.







