Senin (20/7/2026), Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H. hadir dalam pembahasan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bersama perwakilan pemerintah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Cornelis tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI yang juga diberi mandat bekerja dalam Panja RUU tersebut.
Sebagai politisi senior PDI Perjuangan, ia dipilih menjadi anggota Panja karena pengalaman panjangnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran.
Rekam jejaknya mencakup masa jabatan sebagai Bupati Landak dan dua periode memimpin Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam diskusi itu, DPR RI bersama pemerintah menelaah sejumlah aspek, antara lain kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas belanja negara, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang akan disempurnakan oleh pemerintah.
Cornelis menilai pembahasan pertanggungjawaban APBN merupakan momen krusial untuk memastikan kebijakan fiskal dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak semata memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus memastikan setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Fungsi pengawasan DPR, menurut Cornelis, perlu menjaga kualitas tata kelola keuangan negara agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Harapannya, Banggar DPR RI dapat menghasilkan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tidak hanya memenuhi aspek hukum dan tata kelola, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.







