Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., anggota Komisi XII DPR RI, meminta agar pemerintah berhati-hati dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).
Cornelis menekankan bahwa aturan baru harus mampu melindungi lingkungan tanpa menghambat kesempatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, pembuat kebijakan tidak boleh menghasilkan regulasi yang membatasi kemampuan negara berkembang dalam membangun sektor pertanian, menjamin ketahanan pangan, atau menyediakan infrastruktur dan permukiman bagi masyarakat.
Ia mengingatkan perlunya kehati-hatian ekstra dari pemerintah agar undang-undang yang disusun tidak justru menjadi penghalang bagi upaya pembangunan nasional.
Cornelis mengaitkan sikap tersebut dengan pengalamannya di berbagai forum internasional mengenai perubahan iklim, kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan.
Ia pernah terlibat dalam pertemuan tingkat tinggi di Amerika Serikat, Brasil, dan beberapa negara Eropa serta jaringan kerja sama internasional yang membahas tata kelola hutan dan iklim.
Pengalaman itu, menurut Cornelis, memperlihatkan bahwa negara-negara berkembang kerap menghadapi tekanan dari negara industri maju, sehingga Indonesia mesti menjaga kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Dalam rapat, ia mengingatkan agar RUU tidak menghambat agenda seperti perluasan lahan pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Saya pernah menolak pendanaan dari negara maju. Saya pikir jangan sampai kita ingin mengembangkan ekonomi, membangun sawah, pertanian, transmigrasi, perkotaan dan lain-lain, tetapi malah terhambat. Oleh karena itu, undang-undang ini jangan sampai mencekik Indonesia,” ujarnya.
Cornelis berharap RUU nantinya mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa prioritas harus tetap pada kepentingan rakyat dan kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan.







