Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menghadiri rapat audiensi bersama Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP dan Sawit Watch pada Senin (13/7) di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pertemuan itu diikuti oleh Sawit Watch dan perwakilan organisasi petani sawit dari berbagai daerah di Indonesia.
Para petani menyampaikan keprihatinan terkait pelaksanaan kebijakan biodiesel, terutama soal belum optimalnya keterlibatan koperasi petani dalam program tersebut.
Mereka menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel belum memberi ruang yang memadai bagi koperasi sebagai representasi petani.
Menanggapi hal itu, Cornelis menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi yang mandiri.
Menurutnya, petani harus bergerak lebih jauh dari sekadar memasok bahan baku supaya dapat menangkap nilai tambah industri sawit.
“Petani didata dulu kemudian berhimpun dan buat koperasi agar dapat membangun pabrik sendiri. Ada syarat minimal 4.000 hektare, ini harus dipelajari mekanismenya,” jelas Cornelis.
Pria yang pernah menjabat Gubernur Kalimantan Barat selama dua periode itu memaparkan bahwa koperasi yang kokoh membuka peluang pengelolaan hilir oleh petani sendiri.
Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pengolahan sawit diharapkan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat produsen.
Di sisi lain, Cornelis mengingatkan agar kebijakan peningkatan bauran biodiesel mempertimbangkan kondisi riil kebutuhan minyak goreng domestik.
Pemerintah diminta memastikan ketersediaan pangan menjadi prioritas sebelum memperluas penggunaan minyak sawit untuk energi.
“Menjadi biodiesel (B50) itu sudah terpaksa. Kita ini untuk minyak goreng saja tidak cukup, kadang harga tinggi langsung ada operasi pasar karena barang ditimbun,” tegasnya.
Cornelis berharap pemerintah terus menyempurnakan regulasi terkait industri sawit dengan fokus pada hilirisasi yang menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani melalui koperasi, dalam proses penyusunan kebijakan.







