Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., anggota Komisi XII dan Badan Anggaran DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menyerahkan tiga buku hukum terbarunya kepada para kepala desa di Gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Senin (10/8).
Penyerahan buku itu dimaksudkan sebagai upaya mendorong peningkatan literasi hukum di tingkat desa.
Cornelis menekankan pentingnya pemahaman regulasi bagi kepala desa agar dapat mendampingi masyarakat ketika memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum dan konstitusional.
“Kalau merasa diperlakukan tidak adil, jangan melawan dengan parang. Lawanlah dengan undang-undang. Negara sudah menyediakan mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak masyarakat. Otak, ongkos dan otot harus sejalan,” tegasnya.
Tiga judul yang dibagikan adalah Hukum Kehutanan dan Aturan Penertiban, Hukum Agraria dan Reforma Agraria, serta Hukum Cipta Kerja dan Advokasi Rakyat.
Ketiga buku tersebut membahas persoalan yang sering bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat desa, terutama mengenai kawasan hutan, pertanahan, dan mekanisme advokasi hukum.
Cornelis menilai posisi kepala desa strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan dinamika persoalan di lapangan; oleh karena itu kemampuan memahami hukum dinilai penting agar sengketa tidak meluas menjadi konflik.
“Kepala desa harus menjadi jembatan antara masyarakat dan negara. Kalau kita memahami undang-undang, kita tahu hak apa yang harus diperjuangkan dan kewajiban apa yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia berharap buku-buku tersebut tidak hanya disimpan, melainkan dibaca, dipahami, dan dijadikan rujukan saat menghadapi persoalan hukum di desa. “Baca, pahami, lalu sampaikan kepada masyarakat,” pungkas Cornelis.







