Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., anggota Komisi XII DPR RI, menekankan bahwa penguatan sektor ketenagalistrikan harus menempatkan pemerataan akses listrik, kesehatan fiskal PT PLN (Persero), dan keberhasilan transisi energi menuju swasembada energi sebagai prioritas.
Pernyataan itu disampaikan setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang membahas Program Listrik Desa, ketahanan pasokan listrik nasional, dan progres RUPTL 2025–2034 pada Kamis (2/7/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Cornelis menyatakan Program Listrik Desa sangat krusial karena masih ada ribuan desa serta ratusan ribu rumah tangga yang belum tersambung listrik.
Berdasarkan paparan PLN, roadmap Program Listrik Desa 2025–2029 menargetkan penyambungan di 10.068 lokasi dengan sekitar 735 ribu pelanggan baru melalui investasi sekitar Rp61,65 triliun.
Ia menyoroti ketergantungan skema Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada ketersediaan jaringan distribusi.
Di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, menurut Cornelis, terdapat warga yang layak menerima BPBL namun belum dapat direalisasikan karena belum ada jaringan dan tiang listrik.
Cornelis juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan keuangan PLN.
Ia merujuk pada laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 yang menunjukkan terdapat piutang signifikan PLN kepada pemerintah akibat mekanisme subsidi dan kompensasi tarif.
Menurutnya, percepatan penyelesaian kewajiban pemerintah terhadap PLN diperlukan agar perusahaan memperoleh ruang fiskal untuk menjaga keandalan sistem, membangun infrastruktur baru, dan mempercepat elektrifikasi.
Hal tersebut dinilai krusial untuk meminimalkan risiko pemadaman dan gangguan pasokan listrik.
Cornelis mengapresiasi tindakan cepat pemerintah, Kementerian ESDM, dan PLN yang berhasil menghentikan pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026 melalui penguatan sistem dan perbaikan rantai pasok energi primer di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Namun ia mengingatkan agar pasokan energi primer dijaga secara berkelanjutan supaya gangguan serupa tidak terulang.
Ia menekankan dampak pemadaman terhadap pelaku usaha kecil seperti tambak ikan dan penyimpanan makanan beku yang sangat merasakan ketidakpastian layanan listrik.
Dalam rapat, PLN juga menyampaikan tantangan pemenuhan kebutuhan batu bara kalori menengah 4.500–5.200 kcal/kg.
PLN membutuhkan tambahan 1,8 juta metrik ton pada Juli 2026 serta 15 juta metrik ton hingga Desember 2026 untuk meningkatkan daya mampu pasok sistem Jamali dari sekitar 35 GW menjadi 40 GW.
Cornelis menilai kebijakan pasokan batu bara domestik harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan industri pertambangan.
Ia menegaskan ketersediaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri harus diprioritaskan agar keamanan pasokan listrik nasional tidak terganggu karena masalah rantai pasok energi.
Di sisi lain, Cornelis menekankan penguatan pembangkit berbasis batu bara dalam jangka pendek tidak boleh mengerdilkan komitmen terhadap transisi energi.
Ia mendukung percepatan pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT), pemanfaatan Battery Energy Storage System (BESS), pengembangan PLTS skala besar, serta pelaksanaan Fat Burning Program sebagaimana tertuang dalam roadmap RUPTL.
Bagi Cornelis, kombinasi penguatan infrastruktur kelistrikan saat ini dan percepatan pengembangan energi bersih adalah strategi yang tepat untuk mendukung target swasembada energi nasional.
Ia menyatakan transisi energi harus realistis: pasokan andal dalam jangka pendek dan kemandirian energi melalui EBT dalam jangka panjang sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Komisi XII DPR RI, menurut Cornelis, akan terus mengawal kebijakan ketenagalistrikan agar layanan listrik menjadi andal, terjangkau, dan merata serta memperkuat daya saing nasional menuju kemandirian di bidang energi.







