Komisi XII DPR RI menekankan perlunya peningkatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada sektor industri kehutanan di Sumatera Selatan.
Desakan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
Pernyataan disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, saat mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke beberapa perusahaan di Palembang pada Rabu (24/6).
Kunjungan tersebut menyasar tiga perusahaan besar yaitu PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH).
Cornelis menegaskan bahwa limbah B3 memiliki potensi bahaya yang serius jika tidak diolah sesuai standar teknis dan peraturan yang berlaku.
Menurutnya, status Indonesia sebagai negara khatulistiwa dengan luas hutan tropis menempatkan tanggung jawab besar pada pelaku usaha untuk menerapkan praktik ramah lingkungan.
Ia meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan di lapangan terhadap aktivitas industri tersebut.
Cornelis menekankan agar ketentuan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dijalankan secara nyata dan bukan sekadar dipenuhi sebagai formalitas administratif.
Instruksi AMDAL yang dikeluarkan oleh pejabat daerah maupun kementerian harus diimplementasikan secara konsisten tanpa manipulasi, tegas Cornelis.
Selain itu, ia menilai pelaporan berkala kepada Kementerian Lingkungan Hidup penting untuk memastikan proses pengelolaan limbah berlangsung berkelanjutan dan terkontrol.
Pengawasan yang efektif dinilai krusial agar kegiatan industri selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Cornelis berharap langkah‑langkah tersebut dapat membantu mewujudkan green economy (ekonomi hijau) sesuai harapan komunitas internasional.







