Condrowati, anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung yang mulai melakukan pembayaran bertahap atas tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Menurutnya, langkah cepat ini penting agar layanan kesehatan bagi warga tidak terganggu dan akses perawatan tetap terjamin.
Condrowati menilai koordinasi yang segera dilakukan Pemprov serta penyusunan skema pembayaran setelah pembahasan bersama DPRD menunjukkan itikad untuk menyelesaikan persoalan.
Pernyataan itu disampaikan dikutip Minggu (28/6/2026).
Ia menekankan bahwa penyelesaian tunggakan bukan semata soal administratif, melainkan soal pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Komisi V DPRD Provinsi Lampung, ujar Condrowati, sejak awal mendorong agar pembayaran disusun secara terukur sesuai kemampuan kas daerah.
Pengaturan yang hati-hati diperlukan agar penyelesaian kewajiban tidak mengorbankan sektor pelayanan publik lain.
Condrowati juga mengapresiasi kepastian dari BPJS Kesehatan bahwa layanan kepada peserta tetap berjalan dan tidak akan dihentikan meski ada tunggakan dari pemerintah daerah.
Menurut dia, jaminan tersebut penting agar masyarakat tidak ragu atau takut saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Meski mendukung upaya mencicil tunggakan, Condrowati meminta proses pembayaran dikawal ketat dan dilaksanakan secara konsisten sampai seluruh kewajiban terselesaikan.
Ia berharap koordinasi antara Pemprov Lampung dan BPJS Kesehatan terus berlanjut sehingga persoalan serupa tidak muncul kembali pada tahun berikutnya.
Komisi V berkomitmen melakukan pengawasan berkelanjutan dengan target akhir penyelesaian semua kewajiban daerah terkait iuran BPJS Kesehatan.







