Bupati Pangandaran Citra Pitriyami meminta pemeriksaan resmi terkait munculnya papan yang menyatakan Tanah Bersertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pesisir Pantai Madasari, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak.
Pernyataan itu disampaikan Citra pada Senin (3/8/2026) dan disertai rencana koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pemkab Pangandaran ingin BPN memeriksa dokumen untuk mengetahui kapan sertifikat diterbitkan serta dasar hukum yang dipakai dalam penerbitannya.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kawasan sempadan pantai pada prinsipnya merupakan ruang publik yang harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada Minggu (2/8/2026), Citra meninjau lokasi Pantai Madasari bersama Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari, Dandim 0625/Pangandaran, dan sejumlah warga setempat.
Dalam peninjauan itu rombongan mengecek papan yang menyatakan lahan tersebut telah bersertifikat hak milik dan meninjau kondisi kawasan pesisir yang menjadi sorotan publik.
Pemerintah Kabupaten berencana memanggil Pemerintah Desa Masawah untuk mengumpulkan data dan keterangan terkait status lahan yang memicu polemik.
Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari meminta warga menjaga situasi tetap kondusif dan menegaskan kepolisian akan mengawal penyelesaian masalah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Persoalan ini bermula dari kemunculan papan bertuliskan Tanah Milik di area yang selama ini dikenal masyarakat sebagai tanah harim atau berada pada sempadan pantai, sehingga muncul pertanyaan terkait legalitasnya.
Pihak Kecamatan Cimerak telah melakukan peninjauan lapangan dan berdialog dengan warga untuk menindaklanjuti keresahan publik atas akses ke pantai dan jalur aktivitas nelayan yang terdampak.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak BPN, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan Pemerintah Desa Masawah untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai status kepemilikan, karena dugaan keterlibatan sejumlah bidang lahan di sepanjang pesisir Pantai Madasari.







