Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan kepada penerima yang benar-benar memerlukan, yakni sekitar 26 juta orang.
Pernyataan itu disampaikan Charles menjawab putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran MBG dari alokasi dana pendidikan dalam APBN selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2028.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menyatakan putusan MK dapat menjadi momentum untuk melakukan refocusing program agar lebih efektif.
Menurut Charles, pendekatan program harus berbasis prioritas kerentanan, bukan bersifat universal untuk seluruh anak.
Kelompok prioritas yang disebut harus menerima intervensi meliputi anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami masalah gizi.
Charles menyebut bahwa angka 26 juta penerima manfaat merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai kajian lembaga masyarakat sipil.
Dengan menargetkan bantuan pada kelompok rentan tersebut, dia memperkirakan kebutuhan anggaran dapat ditekan menjadi sekitar Rp 60 triliun per tahun.
Langkah ini, menurutnya, akan meningkatkan keberlanjutan fiskal Program MBG dan mencegah beban berlebih pada APBN.
Charles menambahkan rasionalisasi anggaran juga penting agar ruang belanja pendidikan tidak tergerus, mengingat kewajiban pemenuhan pendidikan menurut konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Jumat (31/7/2026) sebagai respon atas perkembangan kebijakan anggaran dan putusan MK.







